Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerima kunjungan Chief Executive Officer (CEO) Siemens Cedrik Neike di sela-sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Selasa (21/01/2020).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerima kunjungan Chief Executive Officer (CEO) Siemens Cedrik Neike di sela-sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Selasa (21/01/2020).

Kewenangan Perizinan Investasi dan Insentif Fiskal Beralih ke BKPM Per 3 Februari

Triyan Pangastuti, Kamis, 30 Januari 2020 | 15:56 WIB

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan mulai mengalihkan kewenangan pemberian insentif pajak untuk investasi ke Badan Koordinasi Penananaman Modal (BKPM) yang sebelumnya dipegang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai 3 Februari 2020. Perubahan kewenangan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini memang ada pemahaman di kalangan pengusaha bahwa izin di semua kementerian itu membuat kesulitan, termasuk insentif fiskal. Pelimpahan kewenangan ini tidak hanya berlaku untuk urusan insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance, tapi juga berbagai perizinan dari 25 kementerian dan lembaga (K/L).

"Nanti ada 25 pejabat dari K/L yang berkantor di BKPM. Tugasnya menerima permohonan perizinan teknis dari pengusaha dan dari sini kami buat NSPK  (norma, standar, prosedur, dan kriteria) waktu penyelesaian berapa lama. Jadi, yang dulu enggak jelas, sekarang jelas berapa lama akan selesai," ujar dia di Gedung BKPM Jakarta, Rabu (29/1).

Ia mengatakan, perubahan kewenangan tersebut sebenrnya sudah  sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Sehingga kedua beleid tersebut beserta Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha ini yang menjadi dasar pemerintah memindahkan pemberian insentif fiskal dari Kemenkeu kepada BKPM,” ujar Bahlil.

Dengan adanya perpindahan kewenangan ini, menurut Bahlil, akan membuat pemberian insentif fiskal dan perizinan tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, ia mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pengalihan kewenangan pemberian sejumlah insentif fiskal.

"Terkait insentif fiskal saya sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, urusan tax holiday, tax allowence dan insentif impor barang modal akan diserahkan ke BKPM," ujar dia.

Terkait tax holiday, akan  tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 150 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan nantinya juga berhak memutuskan pemberian tax holiday.

Sementara untuk 18 industri pionir yang telah ditetapkan untuk mendapatkan tax holiday sesuai yang tercantum pada Pasal 3 PMK 150/2018, nantinya juga akan ada aturan teknis yang merinci hal tersebut dalam rangka mempersingkat proses bidang yang bisa memperoleh tax holiday.

 

Telah Dibahas

Di tempat terpisah, Sri Mulyani mengkonfirmasi rencana tersebut dan  telah melakukan pembahasan dengan Kepala BKPM terkait koordinasi keduanya dalam hal pemberian insentif fiskal kepada para investor ke depan. “Kemarin saya dengan Kepala BKPM sudah membahas untuk aspek yang tidak terdefinisi secara jelas.

Menkeu Sri Mulyani saat jumpa pers kasus penyelundupan Harley di Garuda, Kamis (5/12/2019).   Foto: Humas Kementerian Keuangan
Menkeu Sri Mulyani saat jumpa pers kasus penyelundupan Harley di Garuda, Kamis (5/12/2019). Foto: Humas Kementerian Keuangan

Nanti, BKPM yang memberikan persetujuan dan kita (Kemenkeu) yang mempersiapkan. “Maksudnya, nanti tinggal Ditjen Pajak yang melakukan penelitian apakah pemberian insentif fiskal yang diberikan sesuai dengan persetujuan (investasinya),” tutur Sri Mulyani saat ditemui di Ritz Carlton, Rabu (29/1). 

Kendati demikian, kata Sri Mulyani, pemberian fasilitas perpajakan masih akan berdasarkan PMK 150 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Pendelegasian  wewenang pemberian insentif fiskal kepada BKPM tetap mengacu pada peraturan yang telah berlaku.

“Untuk 18 area yang ditetapkan kami akan mendelegasikan sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Kalau dia masuk dalam kriteria itu, maka akan dapat approval langsung dari BKPM,” lanjut dia.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan, pengalihan wewenang pemberian insentif fiskal untuk investor kepada BKPM ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses dan prosedur perizinan investasi di Indonesia. Hal ini bisa memberikan kepastian dan proses dan memunculkan kepercayaan bagi investor.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN