Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Timboel Siregar. Foto: IST

Timboel Siregar. Foto: IST

Kinerja BLK di Daerah Belum Berdampak Optimal untuk Penyerapan Tenaga Kerja

Sabtu, 6 Maret 2021 | 05:08 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Upaya pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah dinilai belum berjalan optimal. Hal ini turut mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di daerah. Sebab  investor akan datang ke daerah yang sudah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang bisa untuk memenuhi industri atau siap bekerja.

“Faktanya BLK yang dikelola pemerintah daerah memang tidak serius, banyak BLK yang mangkrak. Pemerintah daerah kalau tidak mau peduli dengan BLK daerah maka investor akan kesulitan untuk mendapatkan SDM di daerah tersebut,” ucap Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar saat dihubungi pada Jumat (5/3).

Pada tahun 2020 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membangun 1.014 BLK Komunitas di seluruh Indonesia. Sebelumnya di tahun 2019 Kemnaker telah melakukan pembangunan 988 BLK Komunitas, bila dikumulatifkan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 Kemnaker telah membangun 2.127 BLK Komunitas.

Timboel mengatakan  pelatihan yang dilaksanakan di BLK juga harus memenuhi kebutuhan industri. Dalam hal ini komite vokasi nasional harus memberikan data kebutuhan industri mengenai SDM yang dibutuhkan. Menurutnya harus ada kesesuaian antara  kebutuhan industri dengan pelatihan yang dilakukan di BLK.  Misalnya yang terkait dengan TI (Teknologi dan Informasi)  pemerintah pusat dan daerah harus menginvestasikan peralatan yang bisa menjadi alat kerja dari tenaga kerja.

“Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pencari kerja melalui upskilling dan reskilling, benar benar memenuhi kebutuhan industri,” ucap Timboel.

Upaya penyerapan tenaga kerja harus dilakukan melalui kombinasi antara BLK pemeritnah pusat, BLK pemerintah daerah dansistem pemagangan. Dengan kombinasi tiga hal ini pelatihan di BLK yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah benar benar bisa memenuhi kebutuhan industri dari sisi modul,  peralatan, dan instruktur,

“Jadi memang benar benar  (harus) terintegrasi seluruh BLK yang diselenggarakan pemerintah pusat, daerah serta sistem pemangangan,” ucap Timboel.

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan BLK harus berperan untuk memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap tenaga kerja. Namun kondisi yang terjadi saat ini yaitu BLK justru menjadi penyumbang terbesar terhadap jumlah pengangguran.

“Kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja kita harus bekerja extraordinary menjawab kebutuhan dan tantangan dinamika ketenagakerjaan. Saya mengajak seluruh pengelola BLK termasuk BLK di Ternate untuk melakukan transformasi BLK ,” ucap Ida pada acara pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap I di BLK Ternate, Maluku Utara, Jumat (5/3).

Berdasarkan data BPS pada  Agustus 2020, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 13,55%. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 3,61%.

“BLK harus menjadi titik temu  bagi dunia usaha dan industri,” imbuh Ida.

Ia mengatakan  sinergi dan kolaborasi antara BLK dan stakeholders, terutama dari dunia usaha dan industri sebagai pengguna tenaga kerja sangat penting. Sebab dengan dilakukannya sinergi, maka dapat dipastikan lulusan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap. Dunia usaha sebagai pihak yang menyerap tenaga kerja berperan besar dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan agar proses link and match antara pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta.

"Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara BLK dan industri," ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN