Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mina Bahari IV KKP, Kamis, 15 April 2021.

Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mina Bahari IV KKP, Kamis, 15 April 2021.

KKP Akui Jumlah Kapal Patroli Masih Belum Ideal

Kamis, 15 April 2021 | 21:28 WIB
Herman

JAKARTA, investor.id   - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui jumlah kapal pengawas perikanan yang dimiliki KKP saat ini masih belum ideal untuk mengawasi laut Indonesia. Saat ini KKP baru memiliki sebanyak 30 kapal patroli.

"Idealnya, KKP mempunyai minimal 70 kapal patroli. Saat ini baru 30, empat dalam keadaan perbaikan, lima lagi dicat," ungkap Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mina Bahari IV KKP, Kamis (15/4/2021).

Meskipun memiliki keterbatasan jumlah kapal patrol, Antam menegaskan KKP tetap berupaya optimal untuk menindak tegas praktik ilegal fishing dan destructive fishing, serta penanganan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL).

Dalam 100 hari kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Antam mengungkapkan Ditjen PSDKP telah menangkap 72 kapal dengan rincian 12 kapal asing pelaku ilegal fishing (lima kapal berbendera Malaysia dan tujuh kapal berbendera Vietnam). Sedangkan 60 lainnya merupakan kapal ikan Indonesia yang melakukan pelanggaran operasional.

Selain fokus pada penanganan praktik ilegal fishing, KKP juga berkomitmen menjaga keberlanjutan ekosistem lautan dengan menindak penangkap ikan dengan cara merusak (destructive fishing).

Seperti penangkapan menggunakan bom ikan, setrum, maupun bius ikan. Di tahun 2021 ini, Ditjen PSDKP telah mengamankan 41 pelaku destructive fishing.

Dalam rangka memberikan efek jera, KKP bersama dengan Kejaksaan RI dan Satgas 115 juga melakukan penenggelaman terhadap barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan.

Di samping itu, Ditjen PSDKP-KKP juga berkolaborasi dengan Dit Polair Mabes Polri untuk mengungkap sejumlah praktik penyelundupan lobster selama periode Januari sampai dengan April 2021 ini.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN