Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Foto: KKP

Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Foto: KKP

KKP Bidik Ekspor 2020 Capai US$5,9 Miliar

Damiana Simanjuntak, Rabu, 11 September 2019 | 15:42 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan, ekspor tahun 2020 meningkat menjadi US$5,9 miliar. Lebih tinggi dari target ekspor kelautan dan perikanan tahun 2019 yang dibidik mencapai US$5,5 miliar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, ekspor hasil perikanan tahun 2017 hingga 2018 menunjukkan kinerja positif. Dimana, volume ekspor naik 4,45% dari 1,078 juta ton menjadi 1,126 juta ton. Dan, nilai ekspor naik 7,44% dari US$4,524 miliar menjadi US$4,861 miliar. Angka itu, kata dia, mengutip data BPS, terdiri dari 480 produk kode HS 8 digit 2017.

Susi memaparkan, pada semester I tahun 2019, angka sementara volume ekspor perikanan tercatat mencapai 528 ribu ton, naik dibandingkan periode sama tahun 2018 yang sebesar 510 ribu ton. Secara nilai, terkoreksi tipis menjadi US$2,252 miliar dibandingkan semester I tahun 2018 yang sebesar US$2,273 miliar.

Pada semester I tahun 2015-2019, kata Susi, tercatat udang menjadi penyumbang ekspor terbesar. Dengan pertumbuhan 0,57% per tahun secara nilai dan 4,10% per tahun secara volume. Disusul, tuna, tongkol, cakalang (TTC) dengan pertumbuhan 7,5% per tahun secara nilai dan 3,74% per tahun secara volume.

"Total produksi perikanan tahun 2020 ditargetkan mencapai 26,43 juta ton. Yakni, produksi perikanan tangkap 7,99 juta ton, perikanan budidaya 7,45 juta ton, dan 10,99 juta ton rumput laut. Serta, produksi garam nasional sebesar 3 juta ton. Ekspor kami targetkan naik menjadi US$5,98 miliar. Untuk itu, kami menggeliatkan operasional Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) milik KKP di beberapa daerah pengembangan perikanan potensial. Seperti, Natuna, Saumlaki, Merauke, Sebatik, Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang, Biak, Mimika, Morotai, Talaud, Mentawai, dan Moa," kata Susi di Jakarta, Senin (9/9).

Selain itu, dia menambahkan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) ditargetkan menjadi 115. Sementara, konsumsi ikan nasional dibidik naik menjadi 56,39 kilogram (kg) per kapita, serta jumlah kawasan konservasi perairan seluas 22,27 juta hektare (ha). Susi juga menetapkan, target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan mencapai 7,9% pada tahun 2020.

"Untuk mewujudkannya, KKP telah memperoleh pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 6,472 triliun. Sementara itu, pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik penugasan bidang kelautan dan perikanan tahun 2020 adalah sebesar Rp 1,005 triliun. Terdiri dari DAK untuk 33 provinsi penerima sebesar Rp 327,8 miliar dan DAK untuk 444 kabupaten/ kota penerima sebesar Rp 677,4 miliar," kata Susi sesuai hasil Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2020 di Jakarta, Senin (9/9).

Susi mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah program pembangunan prioritas di sub sektor perikanan tangkap. Diantaranya, bantuan kapal, alat penangkapan ikan, asuransi nelayan, dan rehabilitasi pelabuhan perikanan. Selain itu, kata dia, KKP memfasilitasi pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan dan melakukan integrasi sistem perizinan pusat dan daerah.

Tahun 2020, KKP mengalokasilan anggaran kapal ikan 5 GT sebanyak 30 unit dan alat penangkap ikan sebanyak 500 unit.

"Kami juga mendorong fasilitasi kredit perikanan tangkap, diversifikasi usaha keluarga nelayan untuk kelompok perempuan, sertifikasi awak kapal, penerapan Perjanjian Kerja Laut, penambahan syahbandar perikanan dan observer kapal perikanan, dan penerapan e-logbook, serta partisipasi RFMO," kata Susi.

Di subsektor budidaya, kata dia, KKP akan menambah bantuan sarana prasarana dan percontohan budidaya seperti minapadi, bioflok, eskavator, pengelolaan irigasi tambak/kolam, kebun bibit rumput laut kultur jaringan, dan pakan mandiri.

"Selain itu, membangun atau merehabilitasi sarana prasarana Unit Pembenihan Rakyat/hatchery skala rumah tangga agar masyarakat dapat mengembangkan usaha budidaya dengan baik. Supaya berkelanjutan, usaha budidaya perikanan perlu dilakukan pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan, serta pengujian residu, dan sertifikasi ekspor. Dan, tentunya asuransi pembudidaya ikan akan terus dijalankan," kata Susi.

KKP, lanjut dia, juga mengadakan pembangunan sarana pesisir dan pulau-pulau kecil berupa dermaga apung dan sarana ekonomi produktif, pra-sertifikasi pulau terluar, pembangunan pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir, rehabilitasi ekosistem pesisir, hybrid engineering,

"Meski Indonesia terbilang sukses memerangi praktik illegal fishing, tentu kita tidak akan menghentikan berbagai operasi pengawasan dalam mempertahankan kedaulatan laut kita. Ditjwn Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) akan terus beroperasi sebagaimana mestinya, bahkan sistem pemantauan dan pengawasannya terus ditingkatkan," kata Susi.

Langsung Ekspor

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: KKPnews)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: KKPnews)


Sementara itu, Susi mengatakan, ekspor perikanan langsung dari daerah sentra ke negara tujuan perlu dipacu.

"Kami mendorong peningkatan sektor kelautan dan perikanan di masing-masing daerah, terutama di sentra-sentra penghasil ikan. Kami akan membantu beberapa daerah untuk mendapatkan tambahan anggaran apabila diperlukan. Saya dukung dengan sangat. Misalnya, daerah Maluku, untuk dapat tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena Maluku sangat luas dan memang betul menyumbang banyak ikan, karena memang nelayannya kebanyakan hidup dari laut," kata Susi.

Penambahan anggaran, ujar dia, diperlukan untuk menambah infrastruktur penunjang. Karena banyak daerah yang belum memiliki pelabuhan besar yang mumpuni.

"Tidak hanya Maluku, tapi juga semua daerah perikanan yang potensial. Seperti, Papua, Natuna, dan Bitung. Setiap daerah yang memberikan sumbangsih pendapatan tinggi dari sektor apapun harus dinaikkan anggarannya," kata Susi.

KKP, lanjut dia, juga terus mendorong agar ikan yang ditangkap di wilayah tertentu dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di pelabuhan-pelabuhan tersebut.

"Pelelangan ikan ini akan sangat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga menghidupkan ekspor langsung dari daerah. Selama ini ekspor itu lucu. Ikan dari Morotai dibawa ke Bitung, dari Bitung dibawa ke Makassar, baru diekspor. KKP mendorong di setiap wilayah perikanan seharusnya ada ekspor sendiri. Dari Morotai ke Palau, dari Biak ke Palau, jauh lebih dekat daripada dari Biak dibawa dulu ke Jakarta, bawa ke Makassar dulu, baru diekspor," kata Susi.

Selain jarak tempuh yang membuat mutu ikan menurun, kata dia, ekspor yang harus keliling Indonesia itu butuh biaya yang jauh lebih besar.

"Seharusnya semua wilayah timur harus ekspor langsung. Tapi, bukan dari tengah laut pakai kapal tramper, itu illegal fishing namanya. Seperti, di wilayah Papua juga ada ekspor langsung, namun ekspor transshipment (alih muat) di tengah laut dari kapal-kapal Indonesia ke Papua Nugini. Saya tidak senang dengan praktik transshipment ini karena tidak memberikan dampak terhadap pendapatan daerah. Daerah harus membuka pelelangan ikan dan paksa semua harus mendaratkan tangkapannya di pelelangan ikan. Kami dukung," kata Susi.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN