Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo.

Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo.

KKP Fasilitasi Kemudahan Permodalan Pelaku Usaha Kelautan/Perikanan

Minggu, 2 Agustus 2020 | 12:42 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Penyediaan akses permodalan menjadi salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjaga keberlanjutan dunia usaha di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Nilanto Perbowo mengatakan para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan bisa memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 50 juta.

Hingga semester I 2020, realisasi dana KUR untuk sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 1,8 triliun untuk 56 ribu debitur di seluruh Indonesia, bidang usaha yang paling banyak memanfaatkan dana ini adalah usaha budidaya sebesar Rp 687 miliar untuk 19 ribu debitur.

Sisanya penangkapan ikan sebesar Rp 483 miliar untuk 15 ribu debitur, perdagangan hasil perikanan sebesar Rp 447 miliar untuk 14 ribu debitur, jasa perikanan sebesar Rp 137 miliar untuk 4 ribu debitur dan pergaraman sebesar Rp 6,2 miliar untuk 156 debitur.

Direktur Usaha dan Investasi PDSPKP KKP Catur Sarwanto mengatakan realisasi KUR pada semester 1 2020 telah mencapai 61% dari target yang ditetapkan yaitu Rp 3 triliun, untuk membantu pelaku usaha terdampak Covid-19, pemerintah telah menerbitkan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Permenko Nomor 8 tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi penerima KUR terdampak Covid-19.

Perlakuan khusus antara lain pembebasan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR dan pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sesuai penilaian penyalur KUR.Ketentuan ini berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.

Di samping pembebasan pembayaran, terdapat juga relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR, penambahan limit pada platfon KUR dan penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi Covid-19.

Bentuk perlakuan khusus ini diantaranya relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR, administrasi tersebut meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, NPWP, dokumen agunan tambahan dan dokumen administrasi lainnya.

“Melalui kelonggaran tersebut, ia berharap pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan bisa memaksimalkan pemanfaatan dana KUR,” ujar dia di Jakarta, Sabtu (1/8).

Pihaknya optimistis sektor kelautan dan perikanan bisa bertahan di tengah pandemi yang masih berlangsung.

Sebelumnya,KKP juga mendorong integrasi seluruh sistem pelayanan izin usaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur hingga Bupati secara elektronik melalui Online Single Submission.

Khsusus penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengolahan Ikan berada di bawah tanggung jawab Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan telah menerapkan OSS mulai dari permohonan hingga terbitnya surat.

Kewenangan penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan secara bertahap berdasarkan skala usaha yang dijalankan dan proses perizinan disederhanakan dalam satu pintu melalui OSS.

Penerbitan izin usaha baru telah menerapkan post audit dimana pemerintah tinggal memantau kepatuhan terhadap komitmen pelaku usaha.

Pelayanan penerbitan SIUP bidang pengolahan ikan melalui sistem OSS mendukung efektivitas dan transparansi karena pelayanan tidak dilakukan secara tatap muka dan tanpa dipungut biaya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN