Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: KKPnews)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: KKPnews)

KKP Kejar Data Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Minggu, 4 April 2021 | 10:16 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengejar pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang ada di seluruh Indonesia. Data pelaku usaha mempunyai banyak kegunaan diantaranya sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan hingga menjadi acuan pelaksanaan program  kerja Kementerian.

Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP, Budi Sulistyo mengatakan KKP tengah menyiapkan kebijakan neraca komoditas perikanan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Kebijakan tersebut selaras dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yaitu Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub sektor perikanan tangkap, keberhasilan pelaksanaan keduanya harus diawali dengan penyediaan data yang lengkap dan akurat.

Data pelaku usaha penting sekali, selain untuk penetapan kerangka sampling juga untuk survei produksi perikanan, data produksi, penyaluran bantuan pemerintah, pelayanan perizinan terintegrasi dengan One Single Submission (OSS) hingga dipakai sebagai pemantauan kepatuhan serta pembayaran PNBP.

Keseriusan KKP mengumpulkan dan mengelola data tertuang dalam instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.147/Men-Kep/111/2021 tentang Percepatan Pendataan Pelaku Utama dan Penguatan Kualitas Pengelolaan Data. Menteri Trenggono juga memberikan instruksi seluruh jajaran eselon I KKP untuk menyelesaikann pendataan pelaku usaha paling lama tahun 2022.

Banyak hal teknis yang sudah dilakukan diantaranya mengintegrasikan infrastruktur, membangun data center yang dilengkapi Disaster Recovery Center yang bekerja 7 hari 24 jam, secara bertahap melakukan integrasi antara aplikasi.
 

Pihaknya juga menetapkan standardidasi data dan meta data untuk menjamin kekuatan data dan memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.

“ Salah satu bentuk transformasi digital KKP berupa pendataan produksi hasil tangkapan ikan dengan menggunakan timbangan online yang terintegrasi dengan data center,” ujar dia di Jakarta, Minggu (4/4).

Terkait dengan sumber daya manusia, BPS telah memberikan rekomendasi sebanyak 950 orang Prakom dan 722 orang statistisi untuk berbagai tingkatan jenjang fungsional.Data merupakan salah satu acuan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan maka dari itu, transformasi digital perlu dilakukan.

Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan memberikan amanat diantaranya penyederhanaan regulasi di bidang perikanan tangkap.
KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tengah menyiapkan tiga rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) sebagai Peraturan Pelaksana PP Nomor 27 tahun 2021.

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP. M.Zaini mengatakan tiga rancangan Permen KP tersebut memuat peraturan mulai dari pengelolaan sumber daya ikan hingga perizinan usaha perikanan tangkap.
 

Beberapa Permen KP akan diringkas dan diintegrasikan menjadi satu sesuai dengan amanat PP Nomor 27 Tahun 2021, tiga rancangan permen KP tersebut mencakup rancangan Permen KP tentang penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.

Kemudian, rancangan Permen KP tentang penempatan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan penataan andon penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas.

Dan rancangan Permen KP tentang kapal perikanan, tata kelola pengawakan kapal perikanan, log book penangkapan ikan dan pemantauan di atas kapal penangkap ikan.

Permen KP yang digabungkan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/Permen-KP/2012 tentang pedoman penyusunan rencana pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/Permen KP/2016 tentang pedoman penyusunan rencana pengelolaan perikanan untuk perairan darat dan  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/Permen KP/2019 tentang  organisasi dan tata kerja lembaga pengelolaan perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN