Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mina Bahari IV KKP, Kamis, 15 April 2021.

Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mina Bahari IV KKP, Kamis, 15 April 2021.

AMANAT UU CIPTA KERJA,

KKP Kenakan Sanksi Administrasi Pelanggar Sektor Kelautan dan Perikanan

Selasa, 27 April 2021 | 11:54 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengenakan sanksi administrasi bagi pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan ini dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan.
Pelaksanaan amanat UU Cipta Kerja yang tepat untuk memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sejalan dengan kebijakan Menteri Trenggono yang terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan dengan tetap menjunjung tinggi kepatuhan dan perlindungan kelestarian sumber daya serta keseimbangan tata kelola perikanan.

Dengan adanya perubahan paradigma melalui Undang Undang Cipta Kerja ini maka pendekatan sanksi administrasi akan lebih didorong termasuk melalui pengenaan denda administrasi.

Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar mengatakan bahwa perubahan paradigma ini merupakan upaya untuk membangun sektor kelautan dan perikanan untuk tumbuh lebih baik dari sebelumnya.

Staf Ahli Bidang Regulasi Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan bahwa konsepsi sanksi dalam Undang Undang Cipta Kerja diarahkan pada upaya perbaikan agar kesalahan yang bersifat administratif tidak diproses melalui penyelesaian pidana.

Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf mengatakan bahwa penerapan sanksi administrasi lebih mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di sektor kelautan dan perikanan.
“Tujuannya tentu agar prinsip prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ini dapat dicapai dalam penerapan sanksi,” ujar dia di Jakarta, Selasa (27/4).

Aparatur Plt Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Matheus Eko Rudianto menjelaskan bahwa ada 4 kelompok jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi yaitu pelanggaran ketentuan perizinan usaha di sektor kelautan dan perikanan, pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pelanggaran ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan dan pelanggaran ketentuan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman.

Bentuk sanksinya adalah peringatan/teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, penbekuan/pencabutan perizinan berusaha, penghentian sementara kegiatan dan pelayanan umum, pencabutan/pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi laut, pembekuan/pencabutan surat penyedia SPKP dan pembekuan pencabutan surat keterangan aktivasi transmitter.

Sebelumnya, Pasca kebocoran pipa minyak yang berimbas pada kotornya perairan Karawang, Jawa Barat, KKP melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina dan perwakilan pemerintah daerah untuk membahas tindak lanjut penanganannya.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Tb Haeru Rahayu mengatakan tumpahan minyak bila terus meluas maka akan mengancam keberlanjutan ekosistem dan menganggu aktivitas nelayan maupun pembudidaya di area terdampak.

Banyak surat yang masuk dari kelompok masyarakat maupun asosiasi yang meminta KKP segera melakukan tindakan, meskipun kebocoran sudah teratasi tetapi KKP meminta Pertamina untuk meningkatkan pemeliharaan peralatan sehingga peristiwa serupa tidak terulang di lain hari.

Kemudian pemulihan lingkungan pasca kejadian serta kompensasi bagi masyarakat terdampak juga diminta segera diproses.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN