Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: KKPnews)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: KKPnews)

KKP Luncurkan Aplikasi Salmon

Kamis, 8 April 2021 | 12:33 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan aplikasi Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor Transmitter SPKP Online/Salmon, aplikasi ini memudahkan layanan dan mendorong pengawasan partisipatif oleh pemilik kapal.

Peluncuran Salmon merupakan wujud komitmen KKP di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh pemilik kapal perikanan.

Sekretaris Jenderal KKP yang juga Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Antam Novambar menjelaskan aplikasi Salmon ini bisa diunduh di playstore karena telah dibuat dan dikembangkan dengan basis aplikasi android dan Salmon telah dilengkapi dengan fitur Near-Field Communication, dengan fitur tersebut maka perpanjangan SKAT dapat dilakukan melalui Handphone.

Ia berharap dengan terobosan ini, pelaku usaha dapat terbantu dalam pengurusan SKAT dan pengurusannya hanya memerlukan waktu selama 40 menit.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP, Pung Nugroho Saksono mengatakan bahwa aplikasi Salmon ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kapal kapal perikanannya.

Bahwa pemilik kapal dapat menginstal aplikasi ini dan memantau pergerakan kapalnya secara online melalui handphone dan pemilik kapal juga dapat memperoleh informasi terkait dengan masa berlaku SKAT dan keaktifan SKAT.

“Dengan aplikasi ini, pemilik kapal juga akan mengetahui kapalnya sedang berada dimana, apakah melakukan pelanggaran atau tidak,” ujar dia di Jakarta, Kamis (8/4).

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) atau Vessel Monitoring System (VMS) merupakan salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan transmitter SPKP yang berfungsi untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
SPKP diwajibkan untuk kapal perikanan di atas 30 GT dan saat ini telah terpasang pada 5.388 kapal perikanan.

Di sisi lain, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) untuk mewujudkan program jaminan hari tua untuk nelayan.
Sektretaris Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Yuliadi menjelaskan bahwa program JHT merupakan salah satu terobosan KKP sebagai bentuk perlindungan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Program ini menjadi salah satu prioritas KKP untuk memberikan kepastian pendapatan bagi nelayan maupun awak kapal perikanan di masa hari tuanya.
Program JHT juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, dan program JHT ini juga sejalan dengan arahan Menteri Trenggono.

Program JHT merupakan terobosan baik dalam perluasan cakupan kegiatan perlindungan nelayan dan mekanismenya.
 

Perwakilan DPLK BRI I, Dewa Putu Adi Wijaya Murti menyambut baik adanya kerjasama ini, pihaknya siap mendukung program pemerintah untuk memberikan fasilitasi program JHT bagi nelayan maupun awak perikanan.

Perlindungan nelayan melalui program asuransi dan JHT ini menjadi langkah strategis dan penting bagi pemerintah dan menjadi wujud kehadiran negara di tengah situasi sosial yang dihadapi masyarakat nelayan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN