Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
KKP menerima pelimpahan 1 kapal ikan ilegal asal Vietnam yang ditangkap oleh armada Badan Keamanan Laut (Bakamla). Foto: KKP

KKP menerima pelimpahan 1 kapal ikan ilegal asal Vietnam yang ditangkap oleh armada Badan Keamanan Laut (Bakamla). Foto: KKP

KKP Sudah Tertibkan 81 Rumpon Ilegal

Damiana Simanjuntak, Jumat, 12 Juli 2019 | 14:20 WIB

JAKARTA, investor.id-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan 5 unit alat bantu penangkapan ikan (rumpon) ilegal di sekitar perairan Ambalat, perbatasan Indonesia-Malaysia. Rumpon-rumpon yang ditertibkan itu dipasang di perairan Indonesia tanpa izin dan diduga kuat dimiliki nelayan asing. Dengan begitu, sejak Januari-Juli 2019, sebanyak 81 unit rumpon ilegal berhasil ditertibkan Kapal Pengawas Perikanan KKP, sebanyak 76 unit rumpon milik warga Filipina dan 5 unit rumpon milik warga Malaysia.

Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Agus Suherman mengatakan, penertiban rumpon-rumpon tersebut dilakukan pada Rabu (10/7) Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 07 yang dinakhodai Capt Jendri Erwin Mamahit. Berdasarkan identitas yang didapati, rumpon-rumpon tersebut diduga kuat dimiliki oleh warga Malaysia. Pemasangan rumpon diduga oleh oknum warga Malaysia di perairan Indonesia disinyalir untuk memperbanyak hasil tangkapan. "Tindakan ini tentu merugikan nelayan Indonesia karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon yang kemudian ditangkap oleh nelayan Malaysia," ujar Agus Suherman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.

Selanjutnya, kata dia, rumpon tersebut dibawa dan diserahkan ke Stasiun PSDKP Tarakan Kalimantan Utara. Sejak Januari-Juli 2019, sebanyak 81 unit rumpon ilegal berhasil ditertibkan oleh Kapal Pengawas Perikanan KKP yang terdiri atas 76 unit rumpon milik warga Filipina dan 5 unit rumpon milik warga Malaysia. Sesuai Permen KP No 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR).

Sementara itu, Agus memaparkan, untuk mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, sejak Januari-Juni 2019, pihaknya menggelar sejumlah upaya penanganan kegiatan ilegal. Yakni, mulai dari penangkapan kapal perikanan pelaku penangkapan ikan secara ilegal, pemberantasan penangkapan ikan dengan cara merusak (destructive fishing), penertiban alat bantu penangkapan ikan (rumpon) ilegal yang dimiliki oleh warga negara asing, penertiban alat penangkap ikan tidak ramah lingkungan, serta penyelesaian ganti kerugian kerusakan ekosistem terumbu karang.

Sejak Januari-Juni 2019, telah berhasil ditangkap sebanyak 67 kapal yang terdiri atas 17 kapal berbendera Malaysia, 15 kapal Vietnam, 3 kapal Filipina, dan 32 kapal perikanan Indonesia. Keberhasilan penangkapan kapal perikanan pelaku illegal fishing itu tidak lepas dari sistem pengawasan yang terintegrasi, antara pengawasan udara (air surveillance), operasi kapal pengawas perikanan di laut, serta sistem pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring system) berbasis satelit. Kemudian, sebagai bagian dari proses penegakan hukum atas praktik penangkapan ikan secara ilegal, Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) telah menenggelamkan 28 kapal sejak Januari-Juni 2019, terdiri atas 23 kapal asal Vietnam, 3 kapal Malaysia, 1 kapal Filipina, dan 1 kapal Indonesia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA