Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nelayan Indonesia. Foto ilustrasi: kkp.go.id

Nelayan Indonesia. Foto ilustrasi: kkp.go.id

KKP-BPJS Ketenagakerjaan Teken MoU Kesejahteraan Tenaga Kerja Perikanan Tangkap

Rabu, 4 Desember 2019 | 18:50 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menandatangani memorandum of understanding (MoU) perjanjian kerja sama untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor perikanan tangkap melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar dengan Direktur Kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan Ilyas Lubis di Ballroom Hotel Vasa, Surabaya,Jawa Timur, Selasa (3/12/2019).

Zulficar mengatakan awak kapal perikanan, nelayan dan tenaga kerja lainnya di sektor perikanan tangkap perlu diberi perlindungan dan jaminan sosial. Karena itu kerja sama KKP dengan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa membantu dan bermanfaat.

Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini dilakukan melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, hal ini sejalan dalam mewujudkan hak asasi manusia (HAM) di sektor perikanan untuk mendapatkan kesejahteraan.

Pemerintah juga telah mewajibkan perusahaan perikanan memberikan asuransi bagi awak kapal perikanan dan terus mendorong implementasi perjanjian kerja laut antara perusahaan perikanan pemberi kerja dengan awak kapal perikanan, tujuannya agar taraf hidup para awak kapal perikanan menjadi lebih baik.

“Apabila ada perusahaan perikanan yang tidak memenuhi hak hak awak kapal perikanan bisa dilaporkan ke kami,” ujar dia di Jakarta, Rabu (4/12).

Pekerjaan sebagai pelaut mempunyai risiko yang cukup besar dan dibutuhkan payung perlindungan untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan.

“Awak kapal perikanan tidak hanya melaut satu atau dua hari bahkan bisa berminggu minggu dan sangat diperlukan jaminan perlindungan,” ujar dia.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN