Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri LHK Siti Nurbaya. Foto: BSTV

Menteri LHK Siti Nurbaya. Foto: BSTV

KLHK Dorong Pemegang IPPKH Tingkatkan Rehabilitasi DAS

Selasa, 8 September 2020 | 09:37 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan upaya pemulihan lingkungan dan menjadi agenda pembangunan Presiden Joko Widodo bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemulihan kawasan hutan dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Mencapai kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan amanat pasal 28H UUD 1945 yang menyebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.

Kewajiban rehabilitasi DAS bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) menjadi sangat penting karena perbaikan lingkungan tidak mungkin dibebankan hanya kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah semata namun harus dilakukan oleh semua unsur secara bersama sama, bahwa setiap orang wajib berkontribusi melakukan perbaikan lingkungan sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya.

Apalagi di masa pandemi Covid-19 selain bermanfaat bagi lingkungan, rehabilitasi DAS juga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat berupa upah kerja harian sebagai prestasi pada saat pengerjaan kegiatan yang akan menjadi salah satu bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang memerlukan lapangan pekerjaan.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, seluruh kebijakan yang diterapkan pemerintah khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepenuhnya diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan rakyat dengan tetap memprioritaskan pada perlindungan dan perbaikan lingkungan.

“Wajib hukumnya bagi pemegang izin untuk melaksanakan reklamasi dan revegetasi pasca kegiatan pengembangan, selain itu setiap pemegang IPPKH juga diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi DAS di luar areal izinnya agar daya dukung dan daya tampung lingkungan pada wilayah DAS tersebut tidak mengalami penurunan,” ujar dia di Jakarta, Selasa (8/9).

Sampai saat ini total IPPKH yang masih aktif sebanyak 1.039 unit atau setara dengan 500 ribu hektar terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu IPPKH untuk pertambangan sebanyak 669 unit seluas 445 ribu hektar dan IPPKH non pertambangan sebanyak 370 unit seluas 54.178 hektar.

Salah satu manfaat langsung yang diterima negara dengan diterbitkannya IPPKH ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total penerimaan terhitung sejak tahun 2009-Agustus 2020 sebesar Rp 10,9 triliun.

Dari total kewajiban rehabilitasi DAS seluas 560 hektar yang telah melaksanakan kegiatan penanaman adalah seluas 105 ribu hektar dan khusus pada tahun 2020 sampai dengan Agustus penanaman rehabilitasi DAS mencapai 10 ribu hektar.

SKK Migas memberikan apresiasi yang sebesar besarnya kepada Kementerian KLHK yang telah mendukung SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi dalam rangka penerbitan IPPKH serta terus mendukung dan membantu dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban IPPKH yang mereka miliki.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN