Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kebakaran hutan. Foto ilustrasi: beritasatu.com

Kebakaran hutan. Foto ilustrasi: beritasatu.com

KLHK Segel 64 Perusahaan Terkait Karhutla

Damiana Simanjuntak, Selasa, 1 Oktober 2019 | 23:24 WIB

JAKARTA, investor.id - Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani mengungkapkan, hingga 1 Oktober 2019, pihaknya telah menyegel 64 perusahaan di lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 20 areal konsesi yang disegel tersebut, kata dia, adalah milik perusahan asing. Di antaranya, perusahaan asal Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Selain itu, ada perusahaan Indonesia, namun direksinya adalah warga negara Malaysia atau Singapura.

Berdasarkan hasil pantauan, kata Ridho Sani, karhutla mengalami peningkatan sepanjang bulan Agustus-September 2019. Terutama terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

Menurut Ridho Sani, lokasi 64 perusahaan tersebut tersebar di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sebanyak 13 di antaranya adalah perusahaan HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri/ IUPHHK-HTI), 3 berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), dan 1 berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem/ IUPHHK-RE).

"Sedangkan, 47 lainnya berlokasi di areal perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dengan total luasannya terbakar 14.344 hektare (ha). Itu yang baru kami hitung, bisa saja bertambah lagi. Kami menggunakan sistem kami, cek dengan drone juga. Di lahan sawit itu ada yang lokasi kosong, semak belukar, ada yang masih ada sawitnya. Kami jadikan mereka target hukum dan jumlahnya dipastikan akan bertambah. Ada tim yang bekerja terus, sehingga masih bisa bertambah. Walaupun api padam, jejaknya masih ada, jejak karbon, jejak arang, jejak digital masih ada," kata Ridho Sani saat Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 tentang Proses Penegakan Hukum Karhutla di Jakarta, Selasa (1/10).

Ridho Sani mengakui, proses penyegelan membutuhkan waktu. Pasalnya, lokasi-lokasi terjadinya karhutla seringkali sulit diakses. Meski, sudah mengantongi data hasil pantauan satelit.

Sementara itu, lanjut Ridho Sani, 8 perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus karhutla. Angka itu, bisa bertambah mengacu pada jumlah lokasi penyegelan yang juga bertambah.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani. Foto: iisd.ca
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani. Foto: iisd.ca


Kedelapan perusahaan itu adalah PT SKM, PT ABP, dan PT AER yang berlokasi di kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, PT KS di kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, PT IFP di kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, PT IGP di kabupaten Landak, Kalimantan Barat, PT AIS di kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dan PT NPC di kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur.

"Kami tak akan berhenti mengejar pelaku karhutla ke mana pun. Kejahatan karhutla ini harus ditangani dengan tegas karena berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat, ekosistem, ekonomi, dan pada wilayah. Ini kejahatan yang sangat serius," kata Ridho Sani.

Meski, imbuh dia, untuk penegakan hukum, Pemerintah Daerah (Pemda) berperan signifikan. Sebab, yang berwenang memberi dan mencabut izin adalah Pemda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.

"Kami mendorong agar penegakan hukum dengan sanksi administratif semakin tegas, bahkan hingga pencabutan izin. Untuk itu, peran Pemda sangat penting. Dalam melakukan pengawasan kepatuhan perusahaan yang diberikan izin, termasuk soal kewajiban pencegahan karhutla oleh perusahaan. Kalau Pemda melakukan pengawasan tiap bulan, tentu karhutla bisa ditekan. Penegakkan hukum ini akan efektif kalau semua yang punya kewenangan itu melakukannnya. Jadi, siapa yang memberikan izin, seharusnya memberi pengawasan," kata Ridho Sani.

Jika pengawasan terhadap para perusahaan yang berada di kawasan karhutla terlaksana dengan baik, menurut dia, karhutla dapat dicegah.

Selanjutnya Ridho Sani mengungkapkan, untuk mempertegas penegakan hukum bagi pelaku karhutla, pihaknya memiliki upaya strategis. Pertama, penegakan sanksi administrasi yang tegas dengan mendorong peran Pemda.

"Kami bicara dengan gubernur, bupati, walikota agar mulai melakukan pengawasan karena pengawasan adalah pencegahan yang paling kuat. Pemda sebagai pemberi izin wajib melakukan pengawasan. Kalau pemda pemberi izin menugakan pengawasnya, akan ada efek pencegahan karhutla oleh perusahan tersebut. Jika terbukti melanggar, Pemda bisa secara cepat memberikan sanksi administratif sebagai shock therapy. Langsung, bekukan atau cabut izin," kata Rudho Sani.

Sanksi administratif, kata dia, bisa diterapkan secara langsung oleh pemberi izin. Karena itu, akan mampu memberi efek jera kepada pemilik izin. Berbeda dengan proses pengadilan, yang membutuhman proses panjang dan waktu lama.

"Namun, kalau tidak ada sanksi dari Pemda, Menteri (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) memiliki wewenang melakukan second line law enforcement. Untuk menindak pemilik izin kalau pemerintah daerah tak menjalankan tugas dan wewenangnya. Ini sudah pernah diterapkan," kata Ridho Sani.

Strategi kedua, lanjut dia, penerapan pidana tambahan. Langkah itu, akan menggunakan pasal 119 Undang-Undang (UU) No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang menetapkan, badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa (a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, (b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, (c) perbaikan akibat tindak pidana, (d) pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau (e) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.

"Kami sedang berkonsultasi dengan pengacara, untuk menggunakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan. Kebakaran ini kan bisa dilacak, ada jejaknya. Bisa dengan menggunakan geospasial satellite image forensic. Dan, soil forensic. Data ini akan diberikan juga kepada Pemda, untuk acuan mereka dalam penegakan hukum," kata Ridho Sani.

Perampasan keuntungan, kata dia, menjadi salah satu opsi untuk menghasilkan efek jera bagi pelaku karhutla. Apalagi, imbuh dia, berdasarkan pantauan lapangan, sejumlah perusahaan yang memiliki areal terbakar pada tahun 2015, juga mengalami kebakaran pada tahun 2019. Meski, dengan luasan dan lokasi berbeda.

"Kami juga akan memperkuat penegakan hukum dengan memperkuat Undang-Undang (UU). Mulai dari UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Perkebunan, juga tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kami sedang bahas ini dengan Kepolisian, Bareskrim, Kejaksaan Agung. Untuk memberikan efek jera penindakan hukum karhutla," kata Ridho Sani.

Dia mengakui, sejak tahun 2015 hingga saat ini, penegakan hukum baru memberikan efek kejut, belum efek jera.

"Kami juga akan mengembangkan perangkat hukum yang ada. Jadi, kalau pada tahun 2015 yang digunakan adalah pasal 88 tentang tanggung jawab mutlak perusahaan yang lahannya terbakar. Sekarang, kami melihat peluang melakukan perampasan keuntungan," ujar dia.

Sementara itu, Ridho Sani mengaku, tengah mendorong pelaksanaan eksekusi atas putusan hukum yang sudah inkracht terhadap 9 perusahaan. Dengan total putusan sebesar Rp 3,15 triliun.

"Ada 17 gugatan perdata kami lakukan terhadap karhutla. 9 sudah inkracht, dengan nilai Rp 3,15 triliun. Ini sedang kami lakukan proses percepatan eksekusinya. Baru Rp 78 miliar yang baru masuk rekening negara bukan pajak. Kami dorong percepatan bersama Ketua Pengadilan Negeri. Kami sudah kirimkan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan," kata Ridho Sani.

Pemulihan Gambut
Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Pengelolaan Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK M Askary mengatakan, untung menangani dampak karhutla, pihaknya telah melakukan upaya pemulihan lahan gambut di areal konsesi.

"Untuk areal konsesi yang sudah dilakukan proses pemulihan lahan gambut ada 241 perusahaan sampai hari ini. Saat ini, yang telah ditangani ada 68 perusahaan hutan tanaman industri dan 173 perusahana kelapa sawit. Total luasnya mencapai 3,2 juta lebih hektare," kata Askary.

Selain itu, lanjut dia, telah dilakukan pemasangan 10.331 unit pemantauan titik muka air gambut.

"Pemerintah bersama perusahaan dan warga setempat juga telah membangun 121 ribu sekat kanal untuk mencegah timbulnya karhutla. Hasil pantauan, di areal-areal yang telah dilakukan upaya pemulihan dan pembangunan sekat itu, tidak banyak yang terbakar. Meski, masih ada," ujar Askary.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA