Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan
Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien
Ratnawati. Sumber: IST

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati. Sumber: IST

KLHK Terapkan Ekonomi Sirkular untuk Pengelolaan Tailing Tambang

Sabtu, 19 Desember 2020 | 10:11 WIB
Tri Listiyarini

JAKARTA, investor.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengutamakan prinsip ekonomi sirkular sebagai framework dalam kebijakan dan strategi nasional pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) di Indonesia.

Salah satu limbah B3 adalah tailing pertambangan yang oleh pemerintah dimanfaatkan untuk material agregat infrastruktur jalan.

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan, demi mencapai tujuan pengelolaan limbah B3 untuk mengurangi tingkat risiko kesehatan manusia dan lingkungan hidup serta tercapainya pembangunan yang berkelanjutan maka KLHK mengutamakan prinsip ekonomi sirkularsebagai framework dalam kebijakan dan strategi nasional pengelolaan limbah B3 di Indonesia.

“Ekonomi sirkular memandang bahwa persoalan limbah B3 dapat diselesaikan dengan memanfaatkannya sebagai sumber daya,” kata dia.

Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip 3R, yaitu daur ulang (recycling), penggunaan kembali (reuse) atau produksi ulang (recycle) sehingga dapat menggantikan bahan baku (alternative material) suatu produk serta peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Salah satu pemanfaatan limbah B3 dengan prinsip ekonomi sirkular adalah penggunaan tailing milik PT Freeport Indonesia (FI) di Papua untuk material agregat infrastruktur jalan. Kegiatan pemanfaatan tailing ini pertama kali dilakukan selama berdirinya PT FI.

Pada Selasa (15/12), KLHK dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melepas 4.000 ton tailing PT FI dari Jetty Jembatan 2 Mill Post 11 Wilayah Kerja PT FI di Kabupaten Mimika ke Dermaga Kali Tamu di Merauke untuk digunakan sebagai material agregat infrastruktur jalan di Merauke.

Vivien menuturkan, hal itu membuktikan tailing dapat menjadi sumber daya dan mendukung program Presiden Joko Widodo dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia atau Indonesia-Sentris yakni pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas, terutama di Papua dan Papua Barat, demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemanfaatan tailing itu merupakan implementasi Kepmen LHK No SK.129/Menlhk/Setjen/ PLB.3/3/2020 tentang Izin Pemanfaatan Limbah B3pada PT FI. Melalui izin itu, tailing yang merupakan limbah B3 dapat digunakan Kementerian PUPR sebagai material agregat infrastruktur jalan untuk pembangunan jalan di Merauke.

Bahkan karena telah memenuhi kriteria teknis Standar nasional Indonesia (SNI) dan/ atau pedoman teknis yang berlaku di Kementerian PUPR maka penggunaan sebagai material agregat infrastruktur jalan dapat diakukan secara lebih luas di seluruh wilayah Indonesia.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN