Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Kolaborasi Antar Negara Akan Hilangkan Standar Ganda Tentang Industri Hijau dan EBT

Senin, 23 Mei 2022 | 19:20 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai kolaborasi antar negara sangat diperlukan dalam upaya menjalankan industri hijau (green energy) dan energi baru terbarukan (EBT). Kolaborasi tersebut dilakukan agar tercipta satu pemahaman yang sama dan tidak menciptakan standar ganda.

“Kita harus berpikir kolaborasi, sebab di saat bersamaan kita bicara tentang emisi rumah kaca dengan menurunkan C02 di sisi lain kita menjalankan kesepakatan standar ganda,” ucap Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam kegiatan Indonesia Pavilion pada perhelatan World Economic Forum (WEF) 2022, Senin (23/5/2022).

Dia mengatakan Indonesia diminta agar tidak lagi menggunakan batu bara. Namun saat Indonesia menghentikan ekspor batu bara ada sebagian negara yang meminta. Begitu juga dengan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil (CPO), produk CPO Indonesia dilarang masuk di beberapa negara Eropa karena dinilai merusak lingkungan. Bahlil menuturkan Indonesia menjalankan pengembangan CPO dengan hati-hati.

Baca juga: Lewat Crash Program, Pemerintah Beri Keringanan Utang Rp 9,4 Miliar kepada 348 Debitur

"Ketika kami hari ini melarang ekspor CPO, sebagian negara ribut lagi, ingin untuk dikembangkan," ujarnya.

Menurut Bahlil, untuk kedepannya harus ada pemahaman yang sama bila ingin menyelesaikan persoalan global dalam konteks industri hijau maupun EBT. "Tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih hebat daripada negara yang lain. Itu kata kunci kolaborasi untuk mensukseskan misi program besar global maupun masing-masing negara," kata Bahlil.

Secara terpisah, Analisis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Eduardo Edwin Ramda mengatakan dari hasil riset yang dilakukan pihaknya terlihat upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini nampaknya belum berdampingan dengan upaya pemeliharaan lingkungan. Artinya sebagian daerah masih memprioritaskan ekonomi tanpa melihat bagaimana kesinambungan pemeliharan lingkungan.

Baca juga: Menakar Kenaikan BI-7DRRR

“Pada akhirnya membentuk persepsi bahwa harus ada salah satu yang dikorbankan padahal esensi dari pembangunan berkelanjutan adalah jangan sampai perspektif ini bertahan melainkan harus go beyond,” ucap Edwin.

Edwin menilai, perlu ada upaya untuk menyeimbangkan serta saling mendukung satu sama lain antara ekonomi dan lingkungan. Tidak hanya itu, daerah-daerah yang memiliki daya saing berkelanjutan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daya saing berkelanjutan harus dibangun di atas prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Kita perlu menyeimbangkan pemeliharaan lingkungan dan tata kelola yang baik pada akhirnya berimplikasi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan,” ucap Edwin. 

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN