Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Komisi XI Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu Rp 43,5 Triliun

Triyan Pangastuti, Selasa, 17 September 2019 | 13:39 WIB

JAKARTA, investor.id - Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran dan relokasi anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 43,5 triliun untuk memenuhi kebutuhan Anggaran dalam RAPBN 2020. Persetujuan ini dilakukan dalam rapat kerja bersama Komisi XI dengan Menteri Keuangan yang dipimpin oleh ketua Wakil Ketua Komisi XI Soepriyanto.

"Kami (Komisi XI) menyetujui pagu anggaran dan realokasi anggaran Kementerian Keuangan 2020 sebesar Rp 43,5 triliun," ujar Soepriyanto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran yang dialokasikan akan digunakan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.

Ia mengatakan, ada enam unit di eselon I yang mengalami realokasi. Pertama, realokasi untuk Sekertariat Jenderal (Setjen) yang mendapatkan tambahan sebesar Rp 201,45 miliar untuk pembangunan pusat data dalam rangka pembangunan data center dan pemenuhan asuransi barang milik negara dan integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) lingkup Kemenkeu. Dengan begitu, anggaran yang didapatkan oleh Setjen sebesar Rp21,80 triliun.

Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengalami realokasi dengan anggaran berkurang sebesar Rp 261,48 miliar yang akan digunakan untuk pengalihan anggaran TIK, sehingga jumlah anggaran DJP mencapai Rp 7,68 triliun.

“Anggaran TIK ada, tetapi dianggarkan ke Sekjen, kita lakukan pooling anggaran TIK untuk rangka konsolidasi security dan savety,”tutur Sri Mulyani.

Kemudian, untuk unit ketiga yang dilakukan realoaksi adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berkurang Rp 16,66 miliar dikarenakan pengalihan anggaran TIK ke Sekertariat Jenderal, sehingga secara keseluruhan anggaran DJBC sebesar Rp 3,62 triliun.

Keempat, Direktorat Jenderal Pembendaharan  (DJPB) mendapatkan tambahan Rp 55,861 miliar dalam rangka kebutuhan pengembangan SPAN Sakti MPN Generasi 3 dan belanja modal lainnya. Sehingga anggaran yang didapatkan oleh DJPB sebesar Rp 8,14 triliun.

Kelima, adanya realokasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan  Negara (DJKN) mendapatkan tambahan Rp 9,85 miliar untuk pemenuhan mutasi pegawai DJKN dan pengalihan anggaran TIK, sehingga secara total anggarannya Rp 779 miliar.

Terakhir, anggaran untuk Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mendapatkan tambahan Rp 10,88 miliar untuk penyelenggaran World Congress of the IEA 2020 sebesar Rp 12,08 miliar dan pengalihan anggaran TIK sebesar Rp 1,2 miliar ke Sekertariat Jenderal. Sehingga total anggaran yang didapatkan BKF sebesar Rp 142,99 triliun.

Sri mengapresiasi atas persetujuan Komisi XI untuk anggaran Kemenkeu 2020, setelah melalui pembahasan anggaran sebelumnya. “Terima kasih atas persetujuan Komisi XI untuk tahun anggaran 2020, anggaran Kemenkeu beserta BLU yang ada dibawahnya, kami akan berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin alokasi anggaran dalam rangka menjaga kinerja Kemenkeu,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk unit eselon I lainnya tidak mengalami realokasi atau perubahan anggaran seperti Inspektorat Jenderal Rp 108,38 miliar, Ditjen Anggaran Rp 153,93 miliar, Ditjen Perimbangan Keuangan Rp 106,42 miliar, serta Ditjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Rp 110,01 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Rp 729,92 miliar, dan Lembaga National Single Window (LNSW) Rp 121,55 miliar.

Selain anggaran Kemenkeu, Komisi XI juga menyetujui anggaran BPS di 2020 sebesar Rp 7,92 triliun yang akan dialokasikan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis layanan BPS Rp 2,97 triliun dan penyediaan maupun pelayanan informasi statistik sebesar Rp 4,95 triliun.

Sementara anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 3,53 triliun dengan rincian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain BPK sebesar Rp 657,32 miliar dan program pemeriksaan keuangan negara sebesar Rp 2,88 triliun.

Kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp 1,86 triliun dengan rincian anggaran untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain BPKP sebesar Rp 1,44 triliun dan pengawasan intern akuntabiliats keuangan negara serta pembinaan penyelenggaran sistem pengendalian intern pemerintah sebesar Rp 414,90 miliar.

Sedangkan anggaran Bappenas tahun depan disetujui Rp 1,82 triliun, yang digunakan untuk perencanaan pembangunan nasional Rp 948, 43 miliar, dukungan manajemen dan pelaksnaaan tugas teknis lainnya Rp 870,25 miliar, serta pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur sebesar Rp 10 miliar. Selanjutnya anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) disepakati sebesar Rp 169 miliar.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA