Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Airlangga hartarto. Foto: IST

Airlangga hartarto. Foto: IST

Komite Cipta Kerja Gandeng Asabri-Taspen dalam Program Kartu Prakerja IV

Kamis, 30 Juli 2020 | 11:08 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Komite Cipta Kerja menyatakan akan bekerjasama dengan PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) untuk meningkatkan pemutakhiran data dalam penerimaan peserta program kartu prakerja.

Sebelumnya Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sudah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kami juga sudah siapkan yang terkait dengan negative confirmation. Dengan demikian kita bisa mengakses mulai dari ASN, dan TNI Polri yang memang secara program tidak boleh mengikuti program ini,” ucap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komite Cipta Kerja dalam wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Investor Daily dan Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu, di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis  (30/7).

Ilustrasi Kartu Prakerja; IST
Ilustrasi Kartu Prakerja; IST

Dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 disebutkan pihak yang bisa dan tidak bisa menjalankan program kartu pra kerja. Susi menuturkan selain kepada Pencari Kerja, Kartu Prakerja juga diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan serta pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Sedangkan pihak-pihak yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja, diantaranya: Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, Kepala Desa dan perangkat desa, serta Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD). Bahkan dalam regulasi tersebut manajemen program kartu pra kerja juga bisa melakukan tindakan hukum secara pidana apabila ada peserta yang seharsunya tidak berhak ikut program tetapi mengikuti program ini

“Status kepesertaan bisa kami tarik , sehingga sudah lebih sesuai dengan rekomendasi KPK (Komite Pemberantasan Korupsi), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” ucap Airlangga.

Pemerintah akan melaksanakan program kartu pra kerja gelombang IV pada awal Agustus 2020. Pelaksanaan gelombang IV dilakukan setelah Komite Cipta Kerja menyelesaikan rekomendasi dari KPK, BPKP, dan LKPP, dan seluruh pihak terkait. 

“Jadi program kartu pra kerja akan dimulai di awal bulan depan (Agustus). Karena kami sudah menyelesaikan rekomendasi KPK, Perpres sudah diperbaiki, Permenko sudah diperbaiki. Platform dan mekanisme pembayaran sudah ditambah,” pungkas Airlangga.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN