Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Komsisi XI Minta Pemerintah-BI Segera Selesaikan Skema Burden Sharing

Selasa, 30 Juni 2020 | 05:42 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Ketua Komisi XI, Dito Ganinduto meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) segera menyelesaikan pembahasan burden sharing pembiayaan dampak Covid-19 untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) pekan ini.

“Komisi XI DPR RI mendukung upaya Pemerintah dalam melakukan percepatan PEN melalui kebijakan penempatan dana untuk menggerakkan sektor riil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”jelas Dito dalam hasil rapat dengar pendapat bersama tim KSSK, Senin (29/6).

Dito Ganinduto
Dito Ganinduto

Kemudian, Bank Indonesia akan mengevaluasi dan mempermudah Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 22/5/PBI/2020 tentang perubahan kedua atas PBI nomor 19/3/PBI/2017 dalam rangka kemudahan perbankan konvensional mendapatkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dengan memperhatikan aspek prudential dan hasilnya akan disampaikan kepada Komsi XI DPR RI.

Selanjutnya, tim Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan/tanggapan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI maksimal 7 hari kerja.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Mustofa mempertanyakan kontribusi dari empat bank BUMN ini seberapa besar terhadap program PEN. Padahal kondisi empat bank BUMN terlihat bagus termasuk kondisi CAR dan NPL-nya.

“Saya bayangkan enak sekali di Bank Umum duit gak kurang. Terpenting bagaimana selama dapatkan tambahan dana dari negara senilai Rp 30 triliun dapat memberikan kontribusi kepada PEN,”tuturnya.

Ia mempertanyakan kenapa bank swasta tidak dilibatkan dalam penempatan dana oleh pemerintah atau dalam program PEN, padahal bank swasta juga bagus tetapi justru yang diprioritaskan bank Himbara.

Adapun rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan bahwa mengikuti perkembangan ekonomi dalam negeri di Bank Indonesia hampir semua instrumen diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Apalagi dalam periode Juli 2019 hingga Juni 2020 BI sudah menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (7DRR) sebanyak 175 basis point dan memiliki dampak pada penurunan yield obligasi pemerintah

“Alahmdulilah inflasi (terkendali) dan sisi currenct account manageable,”tuturnya.

Disamping itu, BI melaporkan  telah melakukan quantitative easing (QE) dengan menginjeksi likuiditas di pasar uang dan perbankan secara year to date sudah mencapai Rp 614,8 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan QE hingga 8 Juni yang tercatat Rp 605,5 triliun.

“Kami memiliki spirit atau gairahnya sama dengan OJK bagaimana ke depan, jika ada perbankan yang memerlukan likuiditas kami Pak Gubernur BI (Perry Warjiyo), bagaimana dengan OJK bisa memperkuat fungsi lender of resort BI melalui Pinjaman Likuditas Jangka Pendek (PLJP) dan pinjaman likuiditas khusus (PLK),  tentu kami akan melihat review hal hal mana yang bsia dipercepat proses jadi nanti PLJP bisa fungsi," tuturnya.  

Menurutnya BI selalu berkoordinasi dengan OJK untuk mendorong perbankan dan memastikan likuiditasnya di tengah tekanan pandemi Covid-19.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN