Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kantor BPN Jakarta. Foto: sp.beritasatu.com

Kantor BPN Jakarta. Foto: sp.beritasatu.com

Kondisi Tata Ruang Masih Jadi Kendala bagi Investor

Kamis, 26 November 2020 | 22:38 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah menyadari  penataan ruang khususnya untuk proses pengadaan tanah masih menjadi kendala bagi investor untuk memulai investasi. Tanpa tata ruang yang mudah diakses, maka masyarakat akan kesulitan untuk memulai kegiatan usaha. Oleh karena itu, aspek tata ruang juga  dimasukkan dalam Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker, sebab adanya penataan ruang yang baik diyakini akan berdampak positif  untuk laju investasi.

“Untuk itu, perlu diatur penataannya dengan memperhatikan daya dukung alam, lingkungan, dan lain-lain,” ucap Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo dalam diskusi bertajuk “Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Penataan Ruang, Pertanahan, dan PSN” yang berlangsung secara virtual pada Kamis (26/11).

Pemerintah juga melakukan evaluasi agar  proses pengedaan tanah bisa dipercepat. Pasalnya, pengadaan tanah juga merupakan kunci untuk melancarkan proses pembangunan infrastruktur. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membahas tentang perencanaan dalam pengadaan tanah.

“Jadi semisal ada yang mau membangun, dari database ATR/BPN bisa dilihat jalan dari sini ke sana lah yang paling efisien karena tidak ada masyarakat yang terdampak,” ucap Wahyu.

Wahyu menekankan bahwa konsep ini tidak akan memperpanjang proses, tetapi justru mempermudah dan mempercepat eksekusi.  Bila penyiapannya sudah terintegrasi antara instansi yang membutuhkan tanah dengan ATR/BPN yang mengetahui database tanah-tanah di Indonesia, maka perencanannya pun akan lebih mudah.

“Proses sosialisasi, ganti rugi, dan lain-lain juga akan lebih cepat,” imbuh Wahyu.

Ia merinci beberapa muatan materi utama yang diatur terkait penataan ruang ini. Pertama, integrasi tata ruang, baik di udara, darat, laut, maupun ruang dalam bumi. Kedua, penyederhanaan produk rencana tata ruang.  Ketiga, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam perizinan berusaha. Dokumen tata ruang akan disinkronkan dengan sistem Online Single Submission (OSS).

“Sehingga saat mau mengurus izin, tidak perlu datang ke banyak instansi. Selain menyederhanakan proses, waktu juga dipersingkat. Misalnya untuk RDTR yang biasanya butuh 36 bulan sejak penyusunan hingga penetapan, kita harapkan bisa selesai dalam 12 bulan,” ucap Wahyu.

Keempat, penyediaan peta dasar. Pemerintah tengah menyusun Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang dirancang untuk menjadi 1 rujukan bagi semua spatial planning di pusat maupun daerah. “Ini coba menyinkronkan dan menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan,” imbuh Wahyu.

Kemudian yang terakhir adalah mengenai digitalisasi dalam tata ruang. “Di Kementerian ATR/BPN itu sudah ada yang namanya Gistaru (Sistem Informasi Geospasial Tata Ruang),” tutur Wahyu.

Untuk mengakomodasi kepentingan pengadaan tanah pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Penyelesaian Ketidaksesuaian Antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin Dan/Atau Hak Atas Tanah.

Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Yagus Suyadi mengatakan melalui PP tersebut pemerintah ingin memberikan suatu kepastian dan penguatan terkait hak pengelolaan dan hak atas tanah. Selama ini proses pengadaan tanah berjalan lambat.  

Menurutnya ada hal mendasar yang perlu diatur kembali  dalam pengadaan tanah adalah dokumen perencanaan pengadaan tanah. Sebelumnya penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah itu domain sepenuhnya pada instansi yang memerlukan tanah.  Namun dengan regulasi yang baru akan  keterlibatan dari Kementerian ATR BPN, lembaga swadaya masyarakat,  dan tim penilai (appraisal) dalm proses perencanaan,

“Sehingga tidak terjadi lagi perbedaan signifikan antara dokumen pengadaan tanah dengan pelaksanaan ini,” ucapnya

Pada tahap persiapan  masyarakat diberikan ruang untuk memberikan aspirasi terhadap rencana kegiatan pengadaan tanah. Sosialisasi dijalankan terhadap masyarakat sekitar. Persiapan pengadaan tanah  dilakukan mulai dari pemberitahuan rencana pembangunan. Dilanjutkan pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Lalu konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pembangunan. Hingga pengumuman penetapan lokasi pembangunan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN