Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  Dian Ediana Rae.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae.

Kontribusi PPATK ke Penerimaan Negara 2020 Capai Rp 9 Triliun

Kamis, 14 Januari 2021 | 12:44 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah berkontribusi terhadap penerimaan negara tahun 2020 sebesar Rp 9 triliun. Upaya ini tidak terlepas dari kerja sama antara PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, khususnya dalam menghadapi tindak pidana pajak, kepabeanan dan tindak pidana cukai di Indonesia.

“(Sedangkan) potensi yang dapat diperoleh dari tindak lanjut analisis pemeriksaan yang dapat dilakukan penegak hukum Rp 20 triliun,” ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae pada pertemuan Koordinasi Tahunan dalam rangka arahan Presiden mengenai pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada Kamis (14/1).

Ia mengatakan, sebagai lembaga yang bertugas dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT, pihaknya berperan dalam menjalankan visi dan misi Presiden Joko Widodo, khususnya dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. “Ini dilakukan dengan asas gotong-royong, melalui penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, serta pengelolaan pemerintah yang bebas korupsi,” tandas dia.

Dian juga menyebutkan, kasus korupsi masih merupakan persoalan yang serius yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Hasil analisis dan pemeriksaan PPATK terkait tindak pidana korupsi didominasi oleh kasus-kasus yang melibatkan pejabat pemerintahan, kepala daerah, dan BUMN, dengan modus utama terkait penerimaan gratifikasi atau suap, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa.

Upaya penelusuran transaksi keuangan menunjukkan peran professional money launderer dalam membantu proses pencucian uang dari harta hasil tindak pidana korupsi. Ini dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan peraturan perundang-undangan antara Indonesia dengan negara lain (regulatory arbitrage), termasuk rekayasa keuangan dan rekayasa hukum.

“Selain membantu proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, PPATK bersama stakeholder terkait juga berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” ucap dia.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN