Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suasana acara Silaturahmi Nasional yang digelar calon Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 Anindya Bakrie, di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Suasana acara Silaturahmi Nasional yang digelar calon Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 Anindya Bakrie, di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Konvensi ALB Kadin Tak Dapat Izin, Munas Di Kendari Otomatis Ditunda

Rabu, 23 Juni 2021 | 08:44 WIB
Parluhutan Situmorang

JAKARTA, Investor.id - Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tidak mendapatkan izin penyelenggaraan, sehingga terancam batal terlaksana. Hal ini akan berdampak otomatis terhadap penundan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin Indonesia di Kendari pada 30 Juni 2021.

Menurut jadwal, Konvensi ALB Kadin akan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC)pada 25 Juni 2021. Namun, Satgas Covid-19 Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan izin pelaksanaan kegiatan tersebut, seiring dengan lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta.

Dalam surat Satgas Covid Pemprov DKI Jakarta pada 22 Juni 2021 ditegaskan bahwa tidak disetujuinya konvensi itu juga didasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, untuk pengendalian penyebaran covid-19.

"Konvensi ALB tidak dapat izin dari pemerintah DKI Jakarta, maka kegiatan tersebut otomatif tidak bisa digelar 25 Juni. Kapan bisa digelar? Tentu menunggu terkendalinya penyebaran Covid-19 ," ungkap IR Nita Yudi MBA, Ketua Organizing Committee Munas VIII Kadin Indonesia, Selasa 22 Juni.

Nita Yudi yang juga Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) menjelaskan, Konvensi ALB akan diikuti 122 asosiasi nasional dan akan memilih 30 perwakilan yang akan hadir dan punya hak suara pada Munas VIII Kadin Indonesia. "Bila ALB tidak bisa dilaksanakan otomatis Munas VIII Kadin tak bisa berlangsung. Sebab, ALB belum bisa memilih 30 perwakilan yang akan ikut aktif dan punya hak suara dalam pemilihan Ketua Umum Kadin baru," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Munas VIII Kadin Indonesia Benny Soetrisno menegaskan, Munas Kadin harus dibatalkan. "Saya tidak setuju dilanjutkan Munas Kadin VIII di saat Covid-19 meningkat. Jadi harus ditunda ke lain waktu, setelah covid mereda dan terkontrol penyebarannya. Semua harus ingat pesan Presiden, pimpinan negeri ini yakni utamakan keselamatan, nyawa adalah diatas segala-galanya," ucap Benny.

Permintaan agar Munas VIII Kadin Indonesia ditunda memang terus bergulir. Apalagi setelah keluarnya intruksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato yang juga Ketua Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada Senin (21/6).

Airlangga menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, secara ketat mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. "Sebagaimana arah Presiden Joko Widodo, Penguatan implementasi PPKM Mikro dan percepatan vaksinisasi adalah kunci utama, mengatasi lajunya penyebaran Covid-19," kata Airlangga saat memberi keterangan pers secara virtual.

Pada PPKM mikro itu, ada 11 kegiatan masyarakat yang berpotensi menciptakan kerumunan yang perlu dibatasi, yakni, perkantoran, restoran, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat ibadah, transportasi umum, sektor esensial, sosial & budaya, konstruksi, area publik dan kegiatan pertemuan-rapat-seminar.

"Jelas sekali acara rapat atau pertemuan organisasi seperti munas termasuk yang perlu dibatasi. Karena itu beralasan sekali bila ALB dan Munas VIII Kadin ditunda. Ini sebagai wujud atau contoh bahwa Kadin patuh menjalankan intruksi pemerintah dalam penguatan PPKM untuk pengendalian Covid-19," kata Ivan Batubara, Ketum Kadin Sumatera Utara.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN