Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menunda aksi massa besar-besaran untuk mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang rencananya digelar Senin (23/3).

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menunda aksi massa besar-besaran untuk mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang rencananya digelar Senin (23/3).

Korona Merebak, MPBI Tunda Aksi Demo Omnibus Law

Thresa Sandra Desfika, Rabu, 18 Maret 2020 | 18:38 WIB

JAKARTA, investor.id - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menunda aksi massa besar-besaran untuk mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Sebelumnya, aksi tersebut rencananya digelar pada Senin (23/3).

MPBI sendiri mewadahi tiga konfederasi besar buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, MPBI berempati terhadap situasi dan kondisi nasional saat ini akibat pandemi virus korona dan mengharapkan pemerintah bersama DPR menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"MPBI berharap pemerintah dan DPR juga berempati dengan situasi penyebaran korona saat ini dengan menunda pembahasan Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan," kata Andi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/3).

Andi Gani menegaskan, jika DPR tetap melakukan pembahasan secara sembunyi-sembunyi dapat dipastikan tidak akan lama massa buruh akan turun ke jalan.

Adapun massa buruh MPBI dari tiga konfederasi yang menyatakan kesiapan aksi di DPR sudah mencapai 80.300 orang dan jutaan massa MPBI di seluruh Indonesia.

Andi Gani juga mengungkapkan, safari ke beberapa partai politik sudah dilakukan. Hasilnya membuat partai-partai mulai mengkritisi RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, yang justru paling pertama menyatakan sikap kritisnya PDI Perjuangan.

"Kami menaruh hormat untuk sikap PDI Perjuangan yang sudah disampaikan melalui Sekjennya Hasto Kristiyanto. Terima kasih juga kepada Bu Megawati," ungkapnya.

Presiden KSPI Said Iqbal meminta penundaan aksi buruh jangan malah dijadikan kesempatan buat DPR untuk melakukan pembahasan secara diam-diam. Apalagi sampai memaksakan kehendak harus sudah rampung dalam 100 hari pembahasan.

"Kami minta pemerintah dan DPR fokus terhadap penanganan korona. Buruh saja bisa menunda aksi, DPR harusnya juga bisa menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja," tegasnya.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengaku masih menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo. Dia yakin pemerintah akan mendengar suara buruh dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Elly juga turut prihatin bahwa korona semakin masif. Untuk itu, Elly meminta buruh tidak meremehkan kondisi ini. 

"Kita minta serikat buruh tidak menganggap remeh situasi ini. Perjuangan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja akan terus dilanjutkan. DPR juga jangan coba-coba memanfaatkan situasi ini dengan melakukan pembahasan diam-diam terus tiba-tiba disahkan," ucapnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN