Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gita Wiryawan. Foto: IST

Gita Wiryawan. Foto: IST

KREDIT PRODUKSI RP 1.800 TRILIUN SAATNYA DIRESTRUKTURISASI

Korporasi Juga Perlu Dapat Dana PEN

Jumat, 5 Juni 2020 | 11:04 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com) ,Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Berbagai kalangan mengingatkan pemerintah agar korporasi swasta juga mendapat bantuan dana yang cukup dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebagaimana BUMN dan UMKM. Utang untuk produksi senilai Rp 1.800 triliun juga sudah saatnya direstrukturisasi dan selanjutnya diberikan kredit modal kerja agar perusahaan kembali beroperasi, dengan pemerintah menambah likuiditas lewat penempatan dana di bank dan ada penjaminan.

Tindakan yang tidak diskriminatif itu menjadi best practice di negara- negara maju seperti Korsel, Jepang, dan Amerika Serikat yang all out menyelamatkan dunia usahanya dan meningkatkan daya saing.

Selain itu, pemerintah Indonesia perlu menaikkan rencana dana stimulus PEN yang sekitar 4,23% dari produk domestik bruto (PDB) menjadi minimial 10% PDB sebagaimana tren penaikan stimulus fiskal di dunia untuk menanggulangi dampak pandemic Covid-19.

Dalam program PEN Rp 641,14 triliun sebelumnya berdasarkan Perpres No 54/2020, sudah banyak dikeluhkan korporasi dianaktirikan atau nyaris tidak mendapat suntikan dana, padahal dana yang disuntikkan ke BUMN besar sekitar Rp 135,34 triliun.

Dalam rencana revisi kedua postur APBN 2020 kali ini, PEN dinaikkan Rp 36,06 triliun menjadi Rp 677,2 triliun, namun lagi-lagi alokasi dana untuk menolong korporasi nyaris tidak ada, meski dana ke BUMN dialokasikan Rp 42,07 triliun, di luar rencana dana pembayaran kompensasi untuk PLN dan Pertamina sekitar Rp 90,42 triliun yang semula dimasukkan dalam kelompok perhitungan PEN.

Padahal korporasi ini menghidupkan puluhan juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menyerap puluhan juta tenaga kerja, serta berperan penting dalam membayar pajak hingga ekspor. Ini seperti perusahaan jaringan ritel modern, perusahaan tambang, hingga perusahaan minyak sawit.

Stimulus Fiskal dan Moneter sejumlah negara dalam mengatasi dampak Covid-19
Stimulus Fiskal dan Moneter sejumlah negara dalam mengatasi dampak Covid-19

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Gita Wirjawan menegaskan, sebagaimana diberlakukan bagi BUMN dan UMKM, utang korporasi juga perlu direstrukturisasi.

Setelah itu, Otoritas Jasa Keuangan perlu melonggarkan Batas Maksimum Pemberian Kredit agar bisa mendapatkan kredit modal kerja, dengan tambahan likuiditas disediakan lewat penempatan dana pemerintah di bank dan diberi jaminan kredit. Tanpa diberi kredit modal kerja, perusahaan tidak bisa beroperasi sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

“Saat ini sudah ada Rp 1.800 triliun pinjaman di bank untuk produksi yang memerlukan restrukturisasi. Ini memerlukan perhatian dalam bentuk likuiditas dan jaminan dari pemerintah guna pemulihan ekonomi,” katanya kepada Investor Daily, di Jakarta, Rabu (6/4).

Febrio Kacaribu. Foto: IST
Febrio Kacaribu. Foto: IST

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, dalam rencana revisi Perpres No 54/2020 yang akan selesai 1-2 minggu ini, dana program Pemulihan Ekonomi Nasional imbas pandemi Covid-19 sebesar Rp 677,2 triliun, yang sudah termasuk biaya kesehatan. Sedangkan untuk pemulihan ekonomi sendiri nilainya Rp 589,65 triliun.

“Kalau kita sebut biaya Pemulihan Ekonomi Nasional penanganan Covid-19, ini sudah memasukkan biaya kesehatan. Sedangkan untuk pemulihan ekonomi nasionalnya, kalau dikeluarkan anggaran yang untuk kesehatan itu, sebesar Rp 589,65 triliun. Adapun anggaran untuk bidang kesehatan dinaikkan menjadi Rp 87,55 triliun, dari sebelumnya Rp 75 triliun,” kata Febrio dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2020). (leo/nid/th/ant/afp/sumber lain/en)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN