Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Photo/Mohammad Defrizal

Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Photo/Mohammad Defrizal

HINGGA KUARTAL III-2021

Laba Bersih BUMN Tembus Rp 61 Triliun

Senin, 29 November 2021 | 12:00 WIB
Triyan Pangastuti ,Muawwan Daelami (muawwan@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Realisasi laba bersih seluruh badan usaha milik Negara (BUMN) hingga akhir kuartal III- 2021 menembus Rp 61 triliun, melonjak lebih dari 19 kali dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya Rp 3 triliun akibat hantaman pandemic Covid-19. Capaian ini juga didukung upaya efisiensi dan konsolidasi bisnis beberapa holding BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pencapaian laba bersihhingga akhir September itu juga sudah melampaui realisasi setahun penuh 2020 yang hanya Rp 13,29 triliun (audited).

“Capaian ini tidak terlepas dari upaya efisiensi bisnis model dan konsolidasi bisnis beberapa holding BUMN, yang salah satu contohnya dilakukan di holding PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN. Dahulu, direktur utama di lingkungan PTPN hingga 12, dengan satu PTPN memiliki anggota direksi sampai lima orang, tapi sekarang hanya satu karena dikonsolidasikan dengan PTPN III sebagai holding. Dengan konsolidasi dari108 BUMN ke 41 BUMN dan efisiensi, hasilnya bisa terlihat sekarang. (Laba) 2020 sebesar Rp 13 triliun, tapi (hingga) di kuartal III tahun ini mencapai Rp61 triliun. Ini artinya efisiensi, transformasi, dan perubahan bisnis model terbukti (membuat) BUMN berjalan dengan baik,” ujar Erick saat menyampaikan Orasi Ilmiah di Universitas Brawijaya, Sabtu (27/11).

Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber: BSTV
Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber: BSTV

Sebelum pandemi Covid-19 yaitu pada 2019, BUMN masih mampu membukukan laba bersih konsolidasi Rp 152 triliun. Sebelumnya, pada 2015 mencetak laba bersih Rp 150 triliun, kemudian sebesar Rp 176 triliun pada 2016, sebesar Rp 186 triliun pada 2017, dan pada 2018 senilai Rp 189 triliun.

Lebih lanjut Erick mengatakan, berbagai langkah transformasi BUMN yang sudah berjalan baik harus terus ditingkatkan, sebab negara membutuhkan keseimbangan untuk rakyat.

Di sisi lain, BUMN memiliki tanggung jawab yang besar, karena sepertiga ekonomi Indonesia digerakkan oleh BUMN, di antaranya melalui sumbangsih dividen.

Namun, pada saat muncul kasus Covid-19 sejak awal 2020, lanjut Erick, sekitar 90% perusahaan pelat merah ikut terpukul dari sisi pendapatan. Hal itu memengaruhi setoran BUMN kepada negara. Alhasil, pendorong utama pertumbuhan ekonomi makin bertumpu pada belanja pemerintah.

“Kami memiliki tanggung jawab amat sangat berat untuk memastikan sepertiga ekonomi nasional yang ada di BUMN kembali menjadi kekuatan yang menyeimbangkan pasar, dan bahkan kadang-kadang harus melakukan intervensi ke pasar. Karena kenapa? BUMN unik, tidak seperti swasta. BUMN adalah korporasi dan (melakukan) public service obligation (PSO) saat bersamaan. Saat (pandemi)Covid-19, penumpang kereta api turun menjadi hanya 15%, harus setop nggak kereta api? Kalau swasta rugi, ya harus setop. Tapi, kalau BUMN nggak boleh setop,” tandas dia.

Butuh Intervensi

Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber: BSTV
Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber: BSTV

Erick mengatakan, BUMN juga terkadang membutuhkan intervensi pemerintah, meskipun korporasi. Ia juga menyinggung persoalan toilet di SPBU yang menurutnya serius, karena toilet merupakan fasilitas umum yang menjadi bagian dari pelayanan publik yang seharusnya gratis. Tapi, yang terjadi di banyak SPBU justru dikenakan tarif.

Ia menuturkan pula adanya pembagian BUMN yang menjalankan bisnisnya dengan sangat korporasi, dan ada BUMN yang menerima penugasan dari pemerintah. Sangat korporasi di sini artinya sangat mengedepankan keuntungan. Ini berbeda dengan penugasan dari pemerintah yang biasanya justru merugi.

“Kenapa kadang-kadang saya ketika mengambil kebijakan di BUMN itu banyak kontroversi, karena ada yang tersakiti, ada juga yang antiperubahan. Padahal, hari ini negara membutuhkan tambahan pemasukan selain pajak,” ucap dia.

Apalagi, pemerintah telah mengambil langkah luar biasa dari sisi kebijakan fiskal, dengan melebarkan defisit anggaran lebih dari 3% terhadap produk domestik bruto (PDB)untuk kurun waktu tiga tahun hingga 2022. Ini karena pandemi Covid-19 merupakan kondisi luar biasa (extraordinary).

“Hari ini negara membutuhkan tambahan pendapatan selain pajak, pertama kali negara melebarkan defisit APBN lebih dari 3%. Itu presiden bisa diinterpelasi jika defisit anggaran lebih dari 3%, namun dibolehkan karena keadaan extraordinary. Dan, Negara membutuhkan pendapatan dari sisi BUMN,” tutur dia.

Pajak dan Dividen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, BUMN memiliki kontribusi signifikan dalam menambah pundi-pundi penerimaan negara, walaupun di sisi lain beberapa BUMN menerima suntikan modal dalam bentukpenyertaan modal negara (PMN). BUMN berkontribusi ke pendapatan negara dalam wujud dividen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pajak.

“Selama kurun waktu satu dekade (2010 hingga 2020), kontribusi penerimaan pajak dari BUMN mencapai Rp 1.709,8 triliun,” tutur Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak mengalami tren meningkat, dari hanya Rp 76 triliun pada 2010 menjadi sekitar Rp 197 triliun 2016. Namun, setoran pajak dari BUMN sempat turun ke level Rp 165 triliun pada 2017, kemudian 2018 naik kembali menjadi Rp 193 triliun.

“Selanjutnya, pada 2019 setoran pajak BUMN kembali mengalami penurunan menjadi Rp 189 trilun dan pada 2020 kembali naik menjadi Rp 191 triliun, meski di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19. Selain itu, selama kurun waktu 2010-2020, ada setoran BUMN dalam bentuk dividen mencapai Rp 422,4 triliun. Tren setoran dividen BUMN per tahun dalam kurun waktu itu juga mengalami fluktuasi,” paparnya.

Tutup 70 BUMN

Logo baru Kementerian BUMN. Sumber: BSTV
Logo baru Kementerian BUMN. Sumber: BSTV

Erick mengungkapkan, selama kepemimpinannya Kementerian BUMNtelah menutup 70 BUMN sebagai bagian dari agenda perampingan BUMN. Pasalnya, jumlah BUMN yang terlalu banyak membuat tidak efisien dan justru merugikan negara.

Ke-70 BUMN yang ditutup merupakan perusahaan yang sudah tidak beroperasi sejak 2008, karena tidak dapat berkompetisi dengan perusahaan lainnya. Hingga saat ini, BUMN sudah melakukan konsolidasi dari semula 108 perusahaan menjadi 41 BUMN.

“Kami sekarang terus menutup BUMN yang nggak efisien. Kami sudah tutup 70 BUMN dan kami akan terus lakukan,” ujar Erick saat gelaran Globalization and Digitalization: Strategi BUMN Pascapandemi, di hari yang sama.

Menurut Erick, langkah penutupanBUMN yang tidak beroperasi dan yang tidak efisien akan terus dilakukan, dengan memastikan tidak akan ada pengurangan karyawan. Karyawan dapat dikonsolidasikan ke perusahaan lain.

Ia mencontohkan di industri perbankan. Ada perusahaan yang menutup beberapa kantor cabang karena beralih ke layanan digital, namun tetap tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kami tidak melakukan layoff (pengurangan karyawan), tetapi job desk ditambahkan. Tadinya dia berada di kantor, sekarang harus keluar sebagai sales,” tutur dia. (en)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN