Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia  saat Keterangan pers secara virtual terkait Peraturan Presiden No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Selasa (2/3/2021). Foto:  BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat Keterangan pers secara virtual terkait Peraturan Presiden No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Selasa (2/3/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Lampiran III Dicabut, BKPM: Penyusunan Perpres 10/2021 Libatkan Stakeholder

Selasa, 2 Maret 2021 | 20:02 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Badan Koordinasi Penanaman Modal menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan aturan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang usaha Penanaman Modal terkait lampiran III yang mengatur investasi baru industri minuman keras mengandung alkohol di Provinsi tertentu.

“Menyangkut pemerintah dalam proses penyusunan sudah barang tentu tadi saya jelaskan kami libatkan stakeholder berikan masukannya dan untuk satu ini untuk lampiran III  perkembangan terakhir.  Ini bukan persoalan tidak konsistensi saja. Tapi kita harus bsia melihat mana kepentingan negara lebih besar,”tutur Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers, Selasa (2/3).

Bahkan ia tak menampik bahwa proses penyusunan lampiran III juga telah melalui perdebatan yang panjang.  Hingga akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (2/3) memutuskan untuk mencabut lampiran yang mengatur investasi di industri miras dalam beleid tersebut. 

Meski demikian, menurutnya, kebijakan tersebut dibuat berdasarkan diskusi yang komprehensif dengan memperhatikan pelaku usaha dan pemikiran tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan pemuda.

“Dengan memperhatikan dinamika aspirasi dalam konteks kebaikan dan tatanan sosial masyarakat, atas perintah Bapak Presiden kepada Pak Mensesneg dan diteruskan kepada kami, yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa khususnya (lampiran III terkait Investasi Miras) ini dicabut,” ujarnya.

Menurut Bahlil, kebijakan pencabutan pembukaan investasi miras sekaligus menunjukkan Presiden Jokowi bersikap demokratis dan aspiratif dalam mendengar dan menerima setiap masukan yang konstruktif untuk kepentingan bangsa.

"Ini adalah contoh pemimpin yang bisa kita jadikan sebagai rujukan dalam konteks pengambilan keputusan, selama masukan-masukan itu adalah konstruktif," pungkasnya

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN