Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Ruas Ngawi- Kertosono

Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Ruas Ngawi- Kertosono

Lembaga Keuangan Lebih Tertarik Mensubsidi “Infrastruktur Hijau”

Senin, 30 November 2020 | 19:44 WIB
Muawwan Daelami (muawwan@beritasatumedia.com)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus membangun infrastruktur berbasis ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lembaga keuangan dinilai lebih tertarik memberikan subsidi terhadap pembangunan infrastruktur dengan konsep tersebut. 

"Tren pembangunan jalan dan jembatan ke depan tidak sekadar membangun, tetapi juga harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini sesuai arahan menteri PUPR Basuki Hadimuljono," kata Sekretaris Badan Kepala Jalan Tol (BPJT) Triono Junoasmono beberapa waktu lalu.

Sebab, tren ke depan termasuk di negara-negara maju seperti di Eropa, pembangunan infrastruktur yang berbasis green toll road atau green infrastructure akan mendapatkan subsidi atau dukungan dari lembaga-lembaga keuangan dengan bunga yang jauh lebih murah. Sehingga hal ini menarik untuk bisa diterapkan di seluruh sektor di Indonesia.

Untuk itu, PUPR menyiapkan solusi teknis mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengoperasian sampai pemeliharaan infrastruktur agar dapat memberikan manfaat hingga generasi mendatang.

Triono menambahkan, green infrastructure atau green toll road merupakan salah satu perencanaan pembangunan yang merujuk pada konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan seluruh faktor dan indikator secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir.

Ada tiga fase yang menurutnya mesti dicermati dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pertama, fase perencanaan. Pada fase ini, desain infrastruktur harus seminimal mungkin memberi dampak buruk terhadap lingkungan.

Kedua, pada pelaksanaan konstruksi, pembangunan infrastruktur juga harus diimbangi dengan penghijauan, penggunaan material ramah lingkungan dan pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) yang baru dan terbarukan. Sementara fase terakhir adalah operasi.

“Jadi kita memaknai green toll road itu komprehensif. Bukan hanya bicara indikator ujungnya plantation, tapi kita juga bicara persiapan pembangunan sampai operasinya. Dari sisi trase, umpamanya. Kita harapkan tidak banyak bersinggungan dengan kawasan hutan atau lahan-lahan produktif. Itu yang kita maksud dengan green toll road. Jadi sosial, lingkungan, dan ekonominya mendapat manfaat dari pembangunan infrastruktur," terangnya.

Apalagi, pada tahun 2024 mendatang PUPR menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.700 km tuntas pada kuartal IV. Pembangunan tol di tanah air dimulai sejak 1978. Hingga akhir 2019 kemarin tercatat sudah 1.298 km jalan tol dibangun. Total terkini sepanjang 1.545 km jalan tol terbangun dan akan terus meningkat. Jadi hampir 4000 km jalan tol diprediksi akan tersambung.

Menurut dia, target tersebut merupakan salah satu program PUPR yang agresif bukan saja dari aspek perencanaan, tetapi juga dari upaya-upaya terukur supaya dapat direalisasikan. Di bagian operasi, BPJT juga akan menerapkan teknologi atau sistem eletronik untuk pembayaran di gardu tol, penggunaan solar cell, dan pemakaian lampu LED untuk penerangan lampu jalan (PLJ).

“Jadi kita mengupayakan ruas-ruas tol yang sudah beroperasi untuk ditingkatkan penghijauannya dan teknologinya. Sedangkan ruas-ruas tol yang baru mulai kita bangun, dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengoperasiannya akan menggunakan sistem baru,” ucapnya.  

BPJT pun sedang mencoba membuat pilot project full dengan konsep green toll road. Saat ini segmen-segmen tertentu lagi dilihat, kemudian model pembiayaan sedang dipilih, dan menyeleksi subsidi dengan bunga rendah serta menggunakan teknologi yang betul-betul green infrastructure.

Ia tidak menampik bahwa banyak tantangan yang akan muncul seiring diterapkannya konsep pembangunan green toll road ini. Belum lagi, kendaraan juga nantinya menggunakan teknologi listrik sebagai sumber daya. Sehingga di tempat-tempat peristirahatan perlu disediakan fasilitas mengecas. Intinya, pelaksanaan full green toll road masih jauh dari harapan. Namun demikian, ia optimistis semua tren tersebut dapat direalisasikan.

Bendungan berkelanjutan

Di samping menerapkan konsep green toll road pada pembangunan infrastruktur jalan tol, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga memberikan arahan kepada Direkorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air untuk membangun bendungan berkelanjutan.

Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Airlangga Mardjono menyampaikan, pembangunan bendungan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan bendungan yang menekankan seminimal mungkin tidak terganggunya ekosistem sungai dan kehidupan sosial. Sebaliknya, konsep tersebut justru harus semaksimal mungkin menjamin mata pencaharian penduduk yang terdampak.

Kemudian untuk mengantisipasi banjir yang lebih besar, ke depan pembangunan bendungan juga harus mengikuti pengendalian pemanfaatan ruang. 

 

"Jadi, di bagian hulu menjaga umur layanan bendungan dan kelestarian lingkungan. Sebab pembangunan bendungan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi makro ekonomi nasional, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencegah urbanisasi," ucap Airlangga. 

Oleh sebab itu, Ditjen SDA memastikan bendungan akan dibangun dengan cara yang ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2015 bahwa bendungan digunakan sebagai salah satu upaya pengolahan sumber daya yang dilakukan secara tertib dan memerhatikan ekosistem.

Airlangga menyebutkan, potensi air di Indonesia dalam setahun mencapai Rp 2,78 triliun dengan kapasitas total 204 bendungan. Dari potensi tersebut, Ditjen SDA baru mengelola potensi bendungan senilai Rp 12,42 miliar. Sejak 2014 sampai 2019, sebanyak 61 bendungan sudah dibangun. Sementara tahun 2020 sampai 2024, Ditjen SDA akan menambah 9 bendungan dengan potensi kapasitas tampung mencapai Rp 16,25 miliar.

Tampungan-tampungan air dalam bendungan tersebut akan dimanfaatkan untuk layanan irigasi atau irigasi premium yang mendapat suplai air dari bendungan. Termasuk menambah suplai air baku dan potensi pembangkit tenaga listrik.

Selain itu, pengolahan bendungan juga ditujukan untuk menjaga kelestarian fungsi dan manfaat bendungan beserta waduknya. Airlangga berpendapat, bendungan merupakan objek vital negara yang harus dijaga karena selain memberikan manfaat besar, di dalam bendungan juga terkandung potensi bahaya yang harus dikelola dan disadari masyarakat di bagian hilir.

Bagian-bagian bendungan seperti tubuh bendungan, waduk, dan daerah sempadan atau green belt di sekeliling waduk biasanya memiliki muka air tertinggi sekitar 50 meter ke arah darat sesuai arahan Menteri PUPR. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penamanan pohon-pohon bernilai ekonomis di daerah-daerah sabuk hijau (Green Belt).

Green belt merupakan ruang terbuka hijau yang berfungsi membatasi perkembangan penggunaan lahan atau membatasi aktivitas dari satu ruang ke ruang lain. Tujuannya, untuk menjaga ketersediaan lahan hijau, menjaga keserasian lingkungan, dan menjaga keseimbangan antara lingkungan dan partisipasi publik.

 

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN