Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. Foto: kemenkeu.go.id

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. Foto: kemenkeu.go.id

Lindungi UMKM, Ketentuan Impor Barang Kiriman e-Commerce Diubah

Nasori, Senin, 23 Desember 2019 | 19:18 WIB

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyesuaikan nilai pembebasan (de minimis) atas barang kiriman dari e-commerce yang sebelumnya US$ 75 menjadi US$ 3 per kiriman (consignment note) untuk bea masuk. Ini dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) serta produk lokal Indonesia.

"Untuk treshold (ambang batas) atau de minimus ditetapkan dua kebijakan. Untuk bea masuk diturunkan dari US$ 75 menjadi US$ 3," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi pada konferensi pers tentang ketentuan impor barang kiriman (e-commerce) di ruang pers Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/12).

Heru menjelaskan, ada tiga produk yang lebih dilindungi pemerintah dari arus derasnya perdagangan e-commerce lintas negara, yaitu tas, sepatu, dan produk tekstil. Aturan baru ini secara khusus membedakan tarif atas ketiga produk tersebut karena banyak sentra pengrajin tas, sepatu, dan produk tekstil gulur tikar akibat dibanjiri oleh produk dari luar negeri.

"Sedangkan kebijakan tarif yang sebelumnya di kisaran 27,5%-37,5% diubah sebagai kompensasi menurunkan treshold. Untuk barang keseluruhan, besaran tarifnya bea masuknya 7,5%, PPN 10%, PPH 0% sehingga totalnya turun dari 27,5%-37,5% ke 17,5% untuk barang-barang umum, kecuali tiga barang itu yang tarifnya PPN dan PPh-nya mengikuti bea masuk tarif normal atau most favoured nation (MFN)," kata dia lebih jauh.

Ia melanjutkan, bea masuk untuk ketiganya antara 15%-20% untuk tas, sepatu 25%-30%, tekstil 15-25%. Sedangkan PPN-nya 10%, PPh 7,5-10% sehingga kalau ditotal menjadi lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan level playing field yang adil bagi produk-produk di sentra seperti Cibaduyut, Cihampelas, dan Tajur.

Kebijakan ketiga, Kemenkeu akan bersinergi dengan platform marketplace yang menghubungkan sistem Bea Cukai, National Single Window (NSW), dan marketplace. Sistem tersebut akan memperlihatkan data transaksi baik jumlah, jenis maupun harga barangnya secara real time.

Menurut Heru, ini adalah transparansi untuk semua yang terlibat dalam bisnis e-commerce baik pengusaha maupun pemerintah. "Saat ini Kemenkeu sudah melakukan piloting dengan Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Aturan ini berlaku 30 hari sejak ditandatangani," pungkas dia seperti dikutip laman Kemenkeu.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN