Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto: IST

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto: IST

LKPP Terbitkan Pedoman Baru Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Senin, 21 Juni 2021 | 21:15 WIB
Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id   – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Aturan ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menyampaikan, seluruh aturan turunan yang telah diundangkan diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas kepada pengelola pengadaan dalam mengeksekusi belanja pengadaan yang didanai oleh APBN/APBD. Belanja pemerintah saat ini menjadi salah satu kunci bagi pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

"Saya harap sudah tidak ada lagi keraguan dalam membelanjakan anggaran, karena ini juga harus cepat agar ekonomi bertumbuh. Tapi rencanakan dengan baik sesuai kebutuhan dan segera dibelanjakan dengan benar," kata Roni dalam keterangannya, Senin (21/6).

Dia menambahkan, untuk sektor konstruksi sebisa mungkin melibatkan pelaku usaha kecil sebagai pemasok atau subkontraktor, yang belanja langsung seperti kebutuhan penunjang sehari-hari bisa beli di UMK dan koperasi setempat atau melalui bela pengadaan. Swakelola bisa melibatkan kelompok masyarakat setempat.

"Semua ini harus direncanakan dengan baik sesuai aturan dan pedoman agar tidak ada aturan yang dilanggar sehingga belanja bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi," kata Roni.

Roni juga mengatakan, agar kementerian/lembaga segera melakukan penginputan sistem informasi rencanan umum pengadaan (SiRUP) agar belanja pengadaan segera dilaksanakan. Ia menyebut dari data yang dihimpun LKPP hingga 12 Juni 2021, menunjukkan bahwa secara nasional pengisian SiRUP baru mencapai 77%, padahal itu menjadi syarat wajib sebelum anggaran dapat dibelanjakan.

“Saat ini pengisian SiRUP oleh kementerian/lembaga baru sebesar 55%, kendati demikian pemerintah daerah sudah mencapai 99%.” lanjut Kepala LKPP.

Adapun dari 10 PerLKPP yang dikeluarkan, salah satunya adalah PerLKPP Nomor 12 Tahun 2021 (PerLKPP Nomor 12/2021) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.  Aturan hasil kolaborasi LKPP dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini memuat pedoman pelaksanaan pengadaan dan model dokumen pemilihan penyedia. Dengan begitu, aturan ini  sekaligus menggantikan Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN