Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur LMAN Rahayu Puspasari. Foto: kemenkeu.go.id

Direktur LMAN Rahayu Puspasari. Foto: kemenkeu.go.id

LMAN Telah Bayarkan Klaim Dana Talangan Jalan Tol Rp 34,7 T

Arnoldus Kristianus, Jumat, 12 Juli 2019 | 21:55 WIB

JAKARTA, investor.id - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah membayarkan dana talangan untuk proyek strategis nasional (PSN) jalan tol senilai Rp 34,73 triliun hingga Jumat (5/7). Nilai ini sekitar 92,8% dari total tagihan dana talangan yang diajukan atau diklaimkan kepada LMAN yaitu sebesar Rp 37,4 triliun.

"Dari tagihan Rp 37,4 triliun tersebut, Rp 34,7 triliun sudah dipenuhi oleh LMAN, ada Rp 600 juta yang masih berproses di LMAN," ujar Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari saat penandatanganan nota kesepahaman antara LMAN, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Jakarta, Kamis (11/7).

Rahayu mengatakan, LMAN menargetkan percepatan pengembalian dana talangan pada tahun ini. Untuk itu diperlukan kolaborasi dari hulu hingga hilir, yaitu mulai dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kementerian/lembaga, BPJT, BUJT, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memenuhi dan menjamin kualitas dan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pembayaran.

LMAN telah menandatangani nota kesepahaman dengan BPJT dan BUJT tentang pembayaran dana pengadaan tanah jalan tol yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh badan usaha. "Nota kesepahaman menghasilkan kesepakatan secara garis besar berupa, pertama pelaksanaan pembayaran dana pengadaan tanah yang terlebih dahulu dibayarkan oleh BUJT, serta biaya dana untuk proyek terkait," ucap Rahayu.

Nota kesepahaman yang ditandatangani terdiri atas dua poin utama. Pertama, tentang nota kesepahaman tahun anggaran 2019 yang terdiri atas 29 BUJT, 36 ruas jalan tol, dan 35 nota kesepahaman dengan total nilai Rp 13,1 triliun. Kedua, nota kesepahaman mengenai revisi alokasi tahun anggaran 2018, terdiri atas 24 BUJT, 30 ruas jalan tol, 27 nota kesepahaman dengan total nilai Rp 15,03 triliun.

Melalui nota kesepahaman ini, pemerintah telah menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mendukung dan mempercepat proses pengembalian dana badan usaha melalui LMAN. Sebelumnya, dana pengadaan tanah telah dibayar oleh BUJT untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional (PSN).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, PSN merupakan proyek proyek infrastruktur strategis dan prioritas untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ini terutama untuk menciptakan aksesibilitas, konektivitas, dan ketahanan pangan maupun sektor lain.

“Percepatan pembangunan proyek strategis nasional ini menjadi salah satu perhatian utama bapak presiden di mana beliau mengawal langsung dan memantau progresnya dari waktu ke waktu,” ucap Isa.

Penandatanganan nota kesepahaman antara LMAN dan BUJT adalah komitmen LMAN dan semua pihak untuk menjadi bagian dalam akselerasi pembangunan infrastruktur PSN. Pembangunan dilakukan dengan tetap mengedepankan sinergi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tata kelola yang baik.

“Kami terus memantau dan mengawasi kinerja LMAN sebagai wakil kementerian keuangan dalam mendanai tanah PSN. Perbaikan berkelanjutan dari waktu ke waktu terus dilakukan untuk meningkatkan kelancaran pembayaran,” ucap Isa.

Menurut dia, peran LMAN di hilir akan sangat bergantung pada peran stakeholder di hulu, baik badan usaha P2T, PPK dan BPKP. Karena, kualitas dokumen yang dihasilkan sangat ditentukan diproses hulu, pihaknya terus berupaya meningkatkan sinergitas antarinstansi terkait dari dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran ganti kerugian pembayaran tanah.

 

Meningkatkan Kapasitas

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit melihat, dari sinergi ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, membantu PPK tanah untuk menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam memproses pengembalian dana talangan. Kedua, meningkatkan kapasitas dana talangan.

“Kami membicarakan dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan untuk menyediakan dana tersebut. Bagaimanapun juga, kalau semua pinjam ke bank, kita harus lihat kapasitas mereka untuk membiayai dana talangan tersebut. ini yang perlu dan bisa kita dorong,” tandas Danang.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN