Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Luhut Pandjaitan. Foto: IST

Luhut Pandjaitan. Foto: IST

Luhut: 72 Aturan Penghambat Investasi akan Direvisi dalam Sebulan ​​​​​​​

Triyan Pangastuti, Kamis, 12 September 2019 | 22:21 WIB

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan merevisi 72 aturan yang selama ini dinilai menghambat minat investasi di Tanah Air. Proses revisi ini akan dilakukan melalui skema omnibus law (perangkat aturan secara tersendiri) yang dijadwalkan bisa tuntas dalam waktu sebulan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, proses omnibus law ditujukan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah serta menggabung sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang mencakup lebih dari satu aspek, menjadi satu undang-undang saja.

“Tadi saya sampaikan, dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah memerintahkan ke kami, dalam satu bulan sudah harus mengubah dan merevisi 72 (peraturan) perundang-undangan yang sudah nggak cocok,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis (12/9).

Menurut dia, saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan mengenai investasi yang sudah tidak cocok dengan kondisi saat ini. Pasalnya, banyak regulasi di Indonesia dari era 1970-an hingga 1990-an, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda belum pernah diubah.

Luhut mengatakan, saat ini proses revisi sedang dikerjakan oleh Kantor Sekretariat Kabinet dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Oleh karena itu, dengan adanya revisi, diharapkan berbagai regulasi yang menghambat dan menciptakan ketidakpastian bisa dihilangkan.

“Ini yang dikeluhkan investor yang masuk ke Indonesia. Perizinan di Indonesia dinilai paling sulit se-Asean. Kami membuat metric, ternyata kita nih se-Asean yang paling rumit untuk investasi. Makanya, orang lari ke tempat lain,” tegas dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, diperlukan peningkatan produktivitas dan kemampuan daya saing, sebagai langkah untuk mendorong investasi masuk. Oleh karena itu, iklim investasi mesti diperbaiki lantaran investor mengeluhkan perundangan yang telah dibuat sejak 1980-1990-an, bahkan sejak zaman Hindia Belanda, belum dilakukan pembaruan.

Menkeu menegaskan, peraturan perundang-undangan itu harus diubah karena sudah tidak sesuai dengan era sekarang. "Mindset-nya kolonial, bukan dalam rangka serve people atau memperbaiki lingkungan agar kesempatan kerja tercipta dan investasi terjadi," ucap dia.

Selain itu, ia mengatakan, upaya untuk mendorong terobosoan investasi akan dilakukan melalui optimalisasi bauran instrument kebijakan fiskal dengan kuasi fiskal maupun nonfiskal. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kebersamaan antara pemerintah dan dunia usaha.

“Untuk meningkatkan level output potensial dengan kebijakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan, harus dilanjutkan dengan langkah meningkatkan daya saing untuk menarik investasi dan mendorong ekspor,” pungkas dia.

 

Masalah Struktural

Sebelumnya, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, investasi langsung (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia yang belum sepenuhnya baik disebabkan oleh adanya permasalahan perizinan, kordinator pemerintah pusat dan daerah, hingga masih tingginya ongkos logistik.

“Ini menjadi beberapa hal yang menahan investor untuk berinvestasi FDI, meskipun sudah diberikan berbagai insentif. Memang betul insentif sudah diberikan dalam bentuk perpajakan, namun insentif pajak tidak bisa bekerja sendiri. Insentif pajak harus dikombinasikan dengan menyelesaikan masalah struktural ekonomi,” tandas dia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN