Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: sp.beritasatu.com

Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: sp.beritasatu.com

Luhut Sebut Indonesia Negara Perizinan Ribet di Asean

Nurjoni, Kamis, 12 September 2019 | 17:13 WIB

JAKARTA, investor.id -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem pelayanan perizinan investasi yang "ribet" alias rumit.

"Kalau dibandingkan dengan negara Asean memang kita termasuk negara yang amat ribet," ujarnya dalam diskusi “Indonesia Menuju 5 Besar Dunia: Jejak Langkah Tim Ekonomi 2014-2019”, di Jakarta, Kamis (12/9).

Mantan Menko Polhukam itu menuturkan karena alasan itu investasi sukar masuk ke Indonesia. Hal itu juga yang membuat Presiden Jokowi bersikeras meminta jajarannya untuk melakukan terobosan guna menggenjot investasi masuk ke dalam negeri.

"Di rapat kabinet, Presiden sudah perintahkan dalam sebulan ini kita harus kerjakan semua. Dengan Setkab dan Kemenko Ekonomi untuk mengharmonisasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Omnibus Law," ungkapnya.

Luhut menjelaskan, Omnibus Law digunakan untuk memperbaiki aturan-aturan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perubahan zaman.

Ia menambahkan, regulasi tersebut akan digunakan untuk merevisi lebih dari 72 undang-undang yang tidak lagi relevan.

"Itu ada yang zaman Belanda, tahun '80-'90an dan mungkin '70an. UU itu tidak cocok lagi. Dengan Omnibus Law itu kita mau selesaikan. Sekarang sedang dikerjakan oleh Sekretariat Kabinet dengan Kemenko Ekonomi," katanya.

Luhut tidak merinci aturan mana yang akan mendapat prioritas untuk direvisi. Yang pasti, menurut dia, perizinan investasi yang rumit telah menyebabkan pebisnis dan investor enggan menanamkan modal di Indonesia dan memilih tempat lain.

Rumitnya perizinan investasi itu juga, lanjut mantan Kepala Staf Presiden (KSP), yang membuat banyak peristiwa penangkapan karena tindak penyuapan.

 

Sumber : ANTARA

BAGIKAN