Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kebakaran hutan

Kebakaran hutan

Mahfud: Karhutla Tahun Depan Lebih Mudah Ditangani

Tri Listyarini, Minggu, 8 Desember 2019 | 09:13 WIB

JAKARTA, investor.id  – Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD optimistis potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun depan lebih mudah diantisipasi. Alasannya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah bencana karhutla, mulai dari melakukan pemetaan bencana secara akurat, memperkuat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan, melibatkan kepedulian masyarakat sekitar hutan, hingga menyiapkan teknologi yang mumpuni. Di sisi lain, pada 2020 diperkirakan tidak terjadi cuaca ekstrem.

Demikian disampaikan Mahfud usai Rapat Koordinasi Gabungan tingkat Kementerian dan Lembaga (K/L) tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla di Jakarta, Jumat (6/12).

Rapat dipimpin Kemenkopolhukam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati.

Mahfud MD - 2
Mahfud MD - 2

Selain membahas evaluasi penanganan karhutla 2019, rapat koordinasi tersebut juga membahas langkah-langkah persiapan yang dilakukan K/L untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya karhutla pada 2020.

Mahfud menuturkan, beberapa strategi yang sudah disiapkan untuk mencegah karhutla pada 2020 adalah melakukan pemetaan bencana dan sumber bencana secara akurat dengan berdasarkan fakta dan realita. Kemudian, melibatkan peran masyarakat di sekitar hutan dengan membentuk kelompok masyarakat peduli api, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan bisa melaporkan langsung jika ada tanda-tanda kebakaran. Strategi lain adalah menggunakan teknologi dengan sistem peringatan dini dan helicopter water bombing.

Pencegahan karhutla memang butuh koordinasi dari semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga butuh peran masyarakat,” ujar Mahfud.

Mahfud menuturkan, dana desa juga harus didorong untuk pencegahan karhutla, tentunya dengan melibatkan peran pemerintah daerah (pemda). Berdasarkan proyeksi BMKG, kondisi iklim pada 2020 cukup netral dan tidak akan terjadi El Nino, sejauh ini kondisi iklim diperkirakan masih aman bagi kondisi hutan. Meski ada beberapa provinsi yang mendapatkan perhatian khusus sepanjang 2020 yaitu Aceh dan Riau yang masuk radar wajib dipantau.

“Agar pencegahan karhutla semakin optimal maka dibutuhkan koordinasi dari lintas K/L, seperti Kemendagri, TNI, Polri, dan BNPB. Polri juga diminta membentuk satuan tugas khusus yang berfungsi melakukan pemantauan terhadap karhutla dengan melibatkan jajaran pemda. Polri menjadi bagian penting dari kesuksesan pencegahan karhutla dan siap mengamankan,” ujar dia.

Mahfud juga menuturkan, perusahaan hutan tanaman industri (HTI) juga terus didorong untuk membantu pencegahan karhutla. Biasanya, HTI sudah menggunakan kecanggihan teknologi sehingga membantu mencegah dari awal kebakaran. HTI biasanya sudah dibina oleh perusahaan besar sehingga sudah terlatih dalam mengantisipasi terjadinya karhutla.

Menurut Mahfud, karhutla yang kemungkinan dapat terjadi tahun depan akan lebih mudah diantisipasi karena tidak ada perubahan iklim yang ekstrem pada 2020. Setelah karhutla 2015, pemerintah telah melakukan berbagai langkah korektif, mulai dari moratorium perizinan, penegakan hukum, tata kelola gambut, dan kerja terpadu pengendalian. Pemerintah juga menangani karhutla dengan upaya modifikasi cuaca dan pemadaman yang melibatkan tim satgas terpadu.

Dengan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan setelah karhutla 2015, karhutla pada 2016, 2017 dan 2018 dapat diatasi dengan indikator menurunnya titik panas (hotspot) dan tidak terjadi bencana asap secara nasional ataupun bencana asap lintas batas.

Setelah pengalaman kejadian 2015 dan 2019, Mahfud yakin penanganan karhutla akan lebih baik lagi dan lebih sistematis. “Insya Allah tidak akan terjadi perubahan iklim yang ekstrem. Insya Allah (kemungkinan karhutla) lebih mudah diantisipasi,” kata dia di Kantor Kementerian LHK Jakarta.

Keyakinan itu muncul dengan didasarkan prediksi BMKG yang menyebutkan tidak akan terjadi perubahan iklim ekstrem pada 2020. Namun demikian, dengan adanya upaya persiapan tersebut, baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah diharapkan tidak mengurangi kewaspadaan mereka.

Mahfud juga menuturkan, secara umum karhutla pada 2019 dapat tertangani dengan baik jika disbanding negara-negara lain yang memiliki masalah yang sama. “Indonesia terhitung paling aman, meski kita masih merasakan di sana sini masih ada. Itu tahun 2019,” katanya.

Evaluasi yang dilakukan selama rapat koordinasi tersebut terhadap penanganan karhutla 2019 menunjukkan catatan cukup bagus dan cukup siap. Hal itu dengan membandingkan hasil evaluasi itu dengan catatan karhutla yang terjadi pada 1997 saat jutaan hektare lahan terbakar. “Kalau dibandingkan dengan 1997, itu jutaan hektare kita terbakar. Sekarang enggak,” katanya.

Strategi Pencegahan

Tito Karnavian. Foto: newsliputan6.com
Tito Karnavian. Foto: newsliputan6.com

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, strategi pencegahan, pemadaman, dan pemulihan penting dilakukan dalam penanganan karhutla.

“Strategi penangannya saya kira yang paling utama adalah mencegahnya jangan sampai terbakar,” kata Mendagri. Selain upaya pencegahan yang perlu diprioritaskan, upaya pemadaman dan pemulihan juga harus menjadi fokus utama penanganan. “Jadi kita tahu ada tiga tahap (yaitu) pencegahan, kemudian pemandaman, terakhir pemulihan. Di sini kunci utamanya adalah strategi pencegahan,” katanya.

Tito menyatakan upaya penanganan karhutla dapat dilakukan dengan kolaborasi maupun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, selain terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan, khususnya tanah adat. Namun, upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan tanah adat itu perlu ditinjau kembali.

Pemerintah juga berharap masyarakat dapat membantunya dengan membuka lahan tanpa harus membakarnya. Namun, hal itu memerlukan aspek perubahan regulasi dan perlu ada bantuan dari pemerintah agar mereka bisa membuka lahan tanpa membakar. “Ini perlu kerja sama pusat dan daerah,” ujar Tito.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA