Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD

Mahfud MD: Juliari Batubara Sempat Keluhkan Mekanisme Penyaluran Bansos

Kamis, 4 Februari 2021 | 13:39 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara pernah mengeluhkan terkendala dalam penyaluran bantuan sosial. Khususnya terkait pelaksanaan teknis  dan administrasi yang terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bahkan waktu itu Pak Juliari Batubara mengatakan pekerjaan kami (Kemensos) terhenti di kantor karena formulir  atau mekanisme yang ditentukan oleh BPK itu sulit dipenuhi, sehingga ini belum tersalur dengan maksimal,” ucap Mahfud dalam acara Entry Meeting secara virtual yang diselenggarakan oleh BPK, Kamis (4/2/2021).

Mahfud mengatakan aparat di Kementerian Sosial terkendala dalam proses pelaporan dan takut dianggap melakukan korupsi.

Oleh karena itu Menko Polhukam bertemu dengan Ketua BPK Agung Firman Sampurna  dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Saat itu pihak BPK mengatakan  persoalan teknis sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan selama kebenaran materiilnya bisa dibuktikan.

“Kalau kebenaran materiilnya sudah bisa dibuktikan bahwa benar-benar dibelanjakan untuk itu, nanti kami (BPK)  akan mengetahui juga mana yang benar dan  salah,” ucap Mahfud.

Ia mengatakan selain bersama BPK, pemerintah juga berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran belanja. Bila ada pihak yang dengan sengaja mengakali peraturan untuk korupsi maka nanti KPK yang akan bertindak langsung menangani.

“Kami jamin gak akan ada apa-apa asal benar-benar dikelola dengan baik, bukan mencari cara untuk korupsi,” ucap Mahfud.

Menteri Sosial ditahan KPK sebagai tersangka penerima suap terkait pengadaan Bansos Covid-19. Foto: SP/Joanito De Saojoao
Menteri Sosial ditahan KPK sebagai tersangka penerima suap terkait pengadaan Bansos Covid-19. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Untuk diketahui saat ini Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditahan KPK karena terindikasi melakukan praktik korupsi penyaluran bantuan sosial  sebesar Rp 17 miliar. Uang tersebut diduga didapat dari fee setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial sebesar Rp 10.000 per paket bansos senilai Rp 300.000.

KPK juga telah menetapkan empat tersangka lain dalam kasus ini yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN