Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Menaker: Pelaksanaan THR Dievaluasi Seminggu Pasca-Lebaran

Rabu, 12 Mei 2021 | 23:14 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, seminggu sesudah Idul Fitri pihaknya akan mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2021. Kementerian Ketenagakerjaan akan mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh kepala disnaker provinsi/kabupaten/kota dan Tim Posko THR.

“Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan tindak lanjut penanganan pengaduan oleh daerah. Serta untuk merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi,” ucap Ida dalam konferensi pers secara virtual pada Rabu (12/5).

Ia mengatakan, kondisi pembayaran THR berbeda antara tahun 2020 dan 2021. Pada saat pembayaran THR tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 begitu terasa bagi dunia usaha dan industri, sehingga pemerintah memberikan batas toleransi sampai akhir 2020. Akibatnya pengaduan THR 2021 lebih banyak dibadingkan tahun lalu.

“Kalau dilihat dari jumlah tahun 2020 ada pengaduan sebanyak 683 aduan dan 75% melaksanakan pembayaran baik yg terlambat bayar, tertunda dan menyepakati sesuai maupun tidak sesuai dengan ketentuan THR,” kata Ida.

Sedangkan berdasarkan data dari posko THR Keagamaan 2021, jumlah laporan sejak 20 April hingga 12 Mei tercatat 2.897 laporan yang terdiri atas 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan THR.

"Dari data tersebut, setelah diverifikasi dan divalidasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah 977," ucap Ida.

Ida mengatakan, 350 dari 977 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk menjadi perhatian Disnaker di 21 provinsi. Sisanya akan dilanjutkan setelah perayaan Idul Fitri 1442 H.

Dalam proses penyelesaian aduan tersebut, kata Menaker, akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan. Setelah itu diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jangka waktu 30 hari.

"Setelah itu baru bisa diberikan rekomendasi sanksi. Jadi, kalau dihitung-hitung tiga sampai 14 hari dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian," tutur Ida.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN