Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Menkop dan UKM Teten Masduki dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Menkop dan UKM Teten Masduki dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Mendagri: Rp 252,78 Triliun Dana Pemerintah Daerah Masih Tersimpan di Perbankan

Kamis, 22 Oktober 2020 | 22:02 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Dalam Negeri menyatakan hingga 30 September 2020 total dana yang disimpan oleh sejumlah pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di bank mencapai Rp 252,78 triliun. Dana tersebut mengendap dan tidak berputar padahal seharusnya dana ini bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dalam data anggaran keuangan ternyata ada beberapa provinsi, kabupaten, dan kota kalau ditotal Rp 252,78 triliun. Provinsi ditotal Rp 76,78 triliun ada di bank dalam bentuk deposito. Sementara, kabupaten dan kota ditotal Rp 167,13 triliun di dalam deposito," ucap Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2020, Kamis (22/10).

Catatan Kemendagri menunjukkan simpanan Pemda tertinggi di Perbankan posisi September 2020 berada pada bank yang beralokasi di Provinsi Jawa Timur dengan nilai mencapai Rp 27,26 triliun. Sementara itu terendah berada pada Bank yang berlokasi di Provinsi Gorontalo dengan nilai sebesar Rp 1,34 triliun. Dana yang tersimpan di bank ini justru semakin bertambah karena adanya bunga simpanan.

“Ini disimpan untuk dapat bunganya, tidak beredar di masyarakat. Beredarnya mungkin diedarkan oleh bank, bank itu mungkin terafiliasi pada pengusaha-pengusaha tertentu  yang mampu. Saya tidak mengerti apakah mungkin ada pengusaha kecil menengah juga yang diberikan prioritas,” ucap Tito.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kanan) dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Foto:  BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kanan) dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Dengan mendepositokan dananya di bank, program  daerah yang ada tidak  bisa didikte pemerintah, melainkan oleh pengusaha yang mendapat kredit. Sehingga,  program di pemerintah daerah tidak sejalan dengan pemeirntah pusat. Dalam hal ini diperlukan ketegasan kepala daerah untuk menggunakan dana mengendap ini untuk menangani dampak pandemi Covid-19.

"Mohon kepala daerah, tidak cari aman, tapi bagaimana agar dana yang ada dibuat program yang betul-betul diperlukan dalam rangka krisis pandemi untuk pemulihan ekonomi, lebih spesifik menjaga tingkat inflasi yang kondusif," ucap Tito.

Di tahun 2020 ini tinggal tersisa dua bulan lagi, pemeirntah pusat akan melakukan evaluasi mingguan untuk melihat daerah mana saja yang belanjanya rendah. Dari data tersebut, akan mendorong agar daerah bisa belanja lebih cepat.

Tito mengimbau  agar seluruh kepala daerah untuk segera merealisasikan belanjanya. Sebab, persentase penyerapan belanja APBD sejauh ini masih 51,83% yang berarti di bawah rata-rata nasional. Untuk belanja pemerintah provinsi persentasenya 54,93%, sedangkan kabupaten lebih rendah lagi hanya 50,60%.

“Ini berarti uangnya kemana? kalo nggak dibelanjakan meskipun variasi ada yang tinggi tetapi ada juga yang sangat rendah sekali,” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN