Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembangunan rumah. Foto: PUPR

Pembangunan rumah. Foto: PUPR

Mengintip Dua Jurus Percepatan Program Sejuta Rumah

Imam Mudzakir/Edo Rusyanto, Minggu, 22 Desember 2019 | 11:52 WIB

UPAYA mempercepat realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) tahun 2020 terus digulirkan. Maklum, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah backlog perumahan masih sebesar 7,6 juta unit dan rumah tidak layak huni masih sebanyak 3,4 juta unit.

Guna mempercepat realisasi PSR 2020, jurs yang dikelaurkan Kementerian PUPR salah satunya adalah dengan menunjuk 37 perbankan nasional dan daerah untuk menyalurkan dana subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berskema Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kerja sama Kementerian PUPR dengan perbankan tersebut diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) Penyaluran FLPP Tahun Anggaran 2020 Antara Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR (BLU PPDPP Kementerian PUPR) dengan para bank pelaksana di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (19/12).

Direktur Utama PPDPP Arif Sabaruddin
Direktur Utama PPDPP Arif Sabaruddin

Direktur Utama PPDPP Arif Sabaruddin mengungkapkan bahwa jumlah bank penyalur FLPP untuk 2020 lebih sedikit dibandingkan tahun 2019. Hal itu dikarenakan ada bank yang tidak bisa melanjutkan penyaluran FLPP.

“Ada tiga bank yang tidak bisa melanjutkan. Kemudian ada tambahan satu bank yang masuk yakni BNI Syariah. Jadi total tahun ini ada 37 penyalur,” ungkap Arif di sela acara penandatanganan PKO penyaluran FLPP di kantornya, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Menurut dia, tiga bank yang tidak melanjutkan merupakan BPD yang dianggap memiliki kinerja kurang maksimal dalam menyalurkan FLPP pada 2019. Hal tersebut tidak sepenuhnya kesalahan dari perbankan, tapi masalah wilayah kerja.

“Jadi ada daerah-daerah yang tidak potensial untuk program rumah subsidi. Otomatis itu memengaruhi kinerja BPD itu sendiri,” ujarnya.

Seperti diberitakan, pada 2019, pemerintah melalui BLU PPDPP mengalokasikan anggaran penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP senilai Rp 7,58 triliun untuk 74.068 rumah. Tercatat, per 17 Desember 2019 realisasi FLPP telah mencapai 104,6% dengan nilai Rp7,5 triliun yang setara dengan 77.472 rumah. Total penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010 hingga 17 Desember 2019 adalah Rp 44,32 triliun untuk 655.239 rumah.

Tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran penyaluran dana FLPP sebesar Rp 11 triliun terdiri atas Rp 9 triliun dari APBN dan Rp 2 triliun dari pengembalian pokok untuk 102.500 rumah, nilai ini meningkat 38% dari target yang ditetapkan pada 2019.

“Untuk mencapai target tersebut, pada penyaluran FLPP tahun 2020 pemerintah menunjuk 37 Bank Pelaksana konvensional maupun syariah yang terdiri 10 bank Nasional dan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD),” katanya.

Penunjukan bank pelaksana sebagai bank penyalur dana FLPP berdasarkan hasil evaluasi kinerja realisasi penyaluran Dana FLPP sejak triwulan I hingga triwulan IV tahun 2019. Unsur penilaian kinerja dalam proses verifikasi, hasil pemantauan lapangan terkait ketepatan sasaran, termasuk dukungan pelaksanaan Host to Host, serta indikator kinerja keuangan.

Selain itu, pada 2020, pemerintah juga akan lebih berfokus pada penyelenggaraan pembiayaan perumahan yang efisien dan efektif sekaligus memperhatikan kualitas bangunan rumah subsidi melalui pemanfaatan IT secara maksimal dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0.

Perbankan yang menyalurkan FLPP tersebut adalah Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRI Syariah, BRI Agro, Bank Negara Indonesia (BNI), BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank Artha Graha, dan Bank KEB Hana.

Adapun, BPD yang terlibat meliputi Bank BJB, Bank BJB Syariah, Bank Sumut, Bank Sumut Syariah, Bank Jambi, Bank Jambi Syariah, Bank Kalbar, Bank NTB, Bank Sulselbar, Bank Sulselbar Syariah, dan Bank Sumsel Babel. Lalu, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Jatim, Bank Jatim Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Papua, Bank Nagari, Bank Nagari Syariah, dan Bank NTT. Selain itu, Bank Kalsel, Bank Kalsel Syariah, Bank Riau Kepri, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Sulteng, Bank Jateng, Bank Jateng Syariah dan Bank Kaltimtara.

Paulus Totok Lusida, sekjen DPP REI dan Amran Nukman, ketua DPD REI DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Paulus Totok Lusida, sekjen DPP REI dan Amran Nukman, ketua DPD REI DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Sementara itu, Ketua umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Totok Lusida menyambut positif langkah pemerintah untuk mengandeng perbankan dalam penyaluran dana FLPP ini meski dana yang diberikan pemerintah masih jauh dari harapan. “Tentu, kami sambut positif langkah pemerintah untuk menyalurkan dana FLPP ke perbankan ini. Artinya pengembang banyak pilihan untuk menyalurkan KPR rumah subsidinya,” kata

Totok di tempat yang sama. Dia juga berharap, kedepan pemerintah ada inovasi lain, agar masyarakat kecil bisa menikmati rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Karena masih banyak masyarakat dan pekerja yang belum mendapatkan fasilitas subsidi dari pemerintah untuk rumah murah ini,” ujar dia.

Sinergi Tapera

Sementara itu, jurus lainnya adalah memaksimalkan dana tabungan perumahan di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk tahap awal, dana yang dikelola BP Tapera berasal dari keanggotaan PNS yang sebelumnya dikelola oleh Bapertarum-PNS yang dibubarkan pada 24 Maret 2018.

“Hal ini bertujuan agar BP Tapera bisa membangun kredibilitas organisasi terlebih dahulu bagaimana mengelola uang dalam jumlah besar, baru nanti tabungan dari masyarakat yang lebih luas,” kata Basuki selaku Ketua Komite Tapera, dalam siaran pers, Rabu (18/12/2019).

Dalam rangka persiapan operasional, BP Tapera bersinergi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memadankan data Peserta khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahap awal. Pemadanan data tersebut perlu dilakukan mengingat setiap data peserta perlu dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat utama untuk menerbitkan nomor Single Investor Identification (SID) dan Investor Fund Unit Account (IFUA) bagi setiap peserta oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Selain itu, sinergi antara BP Tapera dan Dukcapil ini merupakan sebuah upaya untuk mendukung program “Satu Indonesia, Satu Data Kependudukan” dengan mengacu kepada masing-masing NIK yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Sinergi antara BP Tapera dengan Ditjen Dukcapil diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. Penandatanganan ini disaksikan oleh Komite Tapera Sonny Loho.

Menurut Adi, BP Tapera diperkirakan siap beroperasi mulai pertengahan 2020. “Ini kan cikal bakalnya data. Data dari Bapertarum-PNS diadu dengan data Dirjen Dukcapil diadu dengan data Taspen. Setelah itu kita buat roadmap kesiapan operasional, kurang lebih enam bulan,” kata Adi pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP Tapera dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Sinergi antara BP Tapera dengan Ditjen Dukcapil diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. Penandatanganan ini disaksikan oleh Komite Tapera Sonny Loho.
Sinergi antara BP Tapera dengan Ditjen Dukcapil diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. Penandatanganan ini disaksikan oleh Komite Tapera Sonny Loho.

Kolaborasi antara BP Tapera dan Dukcapil ini diharapkan dapat menekan backlog dan mempercepat pemenuhan rumah pertama layak huni bagi MBR. Hal ini sesuai dengan tujuan BP Tapera yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 pasal 3 yakni untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

“Undang-undang ini mengamanatkan Tapera untuk menyelenggarakan pengelolaan dana Tapera yang melingkupi kegiatan pengarahan, pemupukan dan pemanfaatan dana. Kemudian dana tersebut dikelola melalui sebuah model operasional berbasis Kontrak Investasi Dana Tapera (KIDP),” ujar Adi.

Sebagai informasi, pada tahap awal ini peserta Tapera adalah PNS. Pada tahap selanjutnya, masyarakat Indonesia berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan telah bekerja serta memiliki penghasilan di atas UMR akan menjadi peserta Tapera. Peserta Tapera nantinya menabung sebesar 3% dari penghasilan. Tabungan ini kemudian akan dikembalikan kepada peserta di akhir masa kepesertaan beserta hasil pemupukannya.

Khusus untuk peserta yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), BP Tapera menyediakan skema pembiayaan perumahan untuk pembelian, perbaikan, atau renovasi rumah pertama mereka.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN