Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menhub Budi Karya Sumadi dalam acara Silaturahmi Pemimpin Redaksi bersama Menteri Perhubungan, Rabu (29/12). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Menhub Budi Karya Sumadi dalam acara Silaturahmi Pemimpin Redaksi bersama Menteri Perhubungan, Rabu (29/12). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Menhub: Dukung Restrukturisasi Garuda demi Atasi Imbalancing Penerbangan

Kamis, 30 Desember 2021 | 19:07 WIB
Indah Handayani (handayani@investor.co.id) ,Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id) ,Tri Murti

JAKARTA, investor.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, restrukturisasi maskapai Garuda Indonesia harus didukung guna mengatasi imbalancing atau ketidakseimbangan di industri penerbangan nasional.

Saat ini kekurangan (shortage) jumlah pesawat sudah dirasakan saat terbang ke berbagai daerah, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Sumatera Utara, karena pesawat populer yang biasa melayani, seperti Boeing 737 dan Airbus, semuanya sudah ditarik oleh lessor, dan yang tersisa hanya pesawat baling-baling dan berbadan besar (wide body).

“Jadi, kita dukung restrukturisasi Garuda, dan menjadikan airline-airline lain alternatif. Saya tidak refuse mereka dalam keadaan sulit, tapi kita ingin semua perform,” kata Menhub dalam acara “Silaturahmi Pemimpin Redaksi bersama Menteri Perhubungan”, Rabu (29/12).

Garuda Indonesia.
Garuda Indonesia.

Menhub juga memperkirakan pertengahan tahun depan akan terjadi equilibrium di pasar penerbangan nasional. Hal itu terjadi sejalan dengan beroperasinya Pelita Air dan satu maskapai lagi dari Grup Lion Air.

Menurut dia, kondisi industri penerbangan di Tanah Air masih lumayan dibandingkan di negara-negara lain, seperti Malaysia dan Thailand yang banyak bangkrut. Menhub juga berkomitmen untuk terus mendukung agar maskapai Garuda terus terbang. Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menegaskan bahwa pemerintah tidak putus asa untuk menyelamatkan Garuda Indonesia, meski maskapai pelat merah itu secara teknis dalam kondisi bangkrut.

“Kami tidak putus asa. Kami mencoba untuk mencari rumusan untuk bagaimana bisa keluar dari permasalahan ini, dan yang paling utama adalah transformasi bisnis karena Garuda di masa lalu banyak inefisiensi, baik rute, operasional, dan sebagainya,” kata Kartika dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, di Jakarta, Selasa (9/11)

Dia menjelaskan, Garuda Indonesia sudah bangkrut secara teknis, tapi secara legal belum. Kementerian BUMN dan manajemen Garuda Indonesia pun masih berusaha agar maskapai pelat merah itu bisa keluar dari situasi saat ini.

Secara teknis, lanjut dia, maskapai Garuda Indonesia bangkrut lantaran ekuitas negatif sebesar US$ 2,8 miliar atau sekitar Rp 40 triliun, dan sudah tidak membayar kewajiban jangka panjang, termasuk ke global sukuk, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan lain-lain.

Dia menjelaskan, ekuitas negatif sebesar US$ 2,8 miliar itu karena aset Garuda senilai US$ 6,9 miliar dan liabilitasnya sebesar US$ 9,756 miliar.

“Utang ke lessor paling besar, US$ 6,3 miliar. Itu ada komponen jangka panjang dan ada komponen yang tidak terbayar dalam jangka pendek. Tentunya dengan kondisi ini mengalami ekuitas negatif,” katanya.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Foto: IST
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Foto: IST

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menargetkan proses restrukturisasi utang Garuda dapat diselesaikan kurang dari enam bulan. “Kalau bisa secepat-cepatnya kami selesaikan proses restrukturisasi. (Bisa kurang dari enam bulan?) Harus,” jelas Irfan kepada Investor Daily, beberapa wakttu lalu.

Dia menyebutkan, ada sekitar 800 kreditur yang mesti dihadapi Garuda dan diperkirakan proses negosiasi dengan pihak lessor lebih rumit.

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, Irfan mengungkapkan, proses restrukturisasi utang Garuda bakal dilakukan melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan.

Menurut dia, proses di pengadilan akan lebih memberikan jaminan kepada Garuda, karena baik Garuda maupun kreditur harus duduk bersama dan menyelesaikan restrukturisasi utang maksimal dalam waktu 270 hari.

Irfan mengungkapkan, jika di luar pengadilan, dikhawatirkan prosesnya lama dan bisa mengganggu operasional Garuda.

Patimban Bawa Pola Baru

Menhub Budi Karya Sumadi dalam acara Silaturahmi Pemimpin Redaksi bersama Menteri Perhubungan, Rabu (29/12). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Menhub Budi Karya Sumadi dalam acara Silaturahmi Pemimpin Redaksi bersama Menteri Perhubungan, Rabu (29/12). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Pada kesempatan yang sama, Menhub berharap kehadiran Pelabuhan Patimban yang dikelola oleh swasta murni dapat membawa pola baru dalam dunia logistik Indonesia, karena pelabuhan tersebut akan menjadi sebesar Pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan Priok tidak berkembang dalam 10 tahun terakhir dan pelabuhan di Indonesia tetap tertinggal dari Singapura.

Menurut Menhub, kolaborasi antara Patimban dan Tanjung Priok diperlukan agar bisa menyeimbangkan kebutuhan logistik yang terus bertumbuh. Terlebih, kapasitas Tanjung Priok yang masih belum bisa memenuhi seluruhnya. Alhasil, kebanyakan para pelaku logistik, dalam hal ini pelayaran banyak yang lebih memilih hub di pelabuhan Singapura.

Dia menjelaskan, saat dirinya baru menjabat Menteri Perhubungan, kapasitas Tanjung Priok sebesar 7 juta TEUs per tahun, pada saat yang sama Singapura masih sebesar 24 juta TEUs. Sekarang, Singapura sudah 32 juta TEUs, tapi Tanjung Priok tidak berubah dan masih 7 juta TEUs. Bahkan, sebanyak 40% logistik Indonesia harus ke Singapura terlebih dulu dan ini sudah dianggap menjadi satu kelaziman.

Hal itu karena Singapura dianggap lebih cepat, murah, dan banyak kapal besar yang masuk pelabuhan negara tersebut.

“Oleh karena itu, dengan terbentuknya (merger) Pelindo dimungkinkan terjadi konsolidasi. Serta, apabila kita membuat kolaborasi antara Patimban dan Tanjung Priok ini akan bagus, dan insya Allah kita akan menjadi hub logistik,” ungkap Menhub.

Oleh karena itu, Menhub meminta Patimban agar dilihat bukan hanya sebagai legacy Presiden Joko Widodo, tapi juga national legacy. Dengan demikian, seluruh pihak bisa kompak dalam membuat kolaborasi sehingga terwujud hub logistik tersebut. Diharap kan, banyak kapal besar yang akan masuk ke Indonesia serta seluruh logistik akan berpusat di dalam negeri, bukan di Singapura lagi.

“Sampai saat ini, masih banyak pelaku pelayaran yang terbujuk keuntungan sesaat saja dengan melakukan hub di Singapura. Hal inilah yang sebenarnya malah membuat competitiveness menjadi masalah,” paparnya.

Menhub menambahkan, kondisi ini tidak hanya terjadi pada transportasi laut, tapi juga pada transportasi udara yang menjadikan Singapura dan Dubai sebagai hub penerbangan dunia. Namun, saat ini sudah mulai ada perbaikan yang dilakukan Angkasa Pura II, dengan meneken kerja sama build operate transfer (BOT) antara PT Angkasa Pura II (Persero) dan GMR Airports Consortium.

Adapun GMR Airports Consortium beranggotakan GMR Group asal India dan Aéroports de Paris Group (ADP) asal Prancis. Dengan demikian, dia berharap kedua konsorsium tersebut tidak lagi transit di Singapura dan akan masuk ke Indonesia.

Menurut dia, sebenarnya tidak ada alasan teknis apapun untuk mereka masuk ke Indonesia. Jika hal itu terjadi, kemung kinan Eropa hub-nya akan masuk ke Indonesia. Dengan perhitungan apabila penerbangan satu negara ada 3-4 dalam satu minggu, akan ada 52 flight ke satu negara membawa logistik. Hal ini tentu akan menjadikan pusat distribusi logistik. “Memang tidak mudah, logistik masih menjadi masalah karena itu kita harus kompak dalam membuat hub baik udara maupun laut,” papar Menhub.

Tol Laut Berpotensi Komersial

Menhub Budi Karya Sumadi dalam acara Silaturahmi Pemimpin Redaksi bersama Menteri Perhubungan, Rabu (29/12). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Menhub Budi Karya Sumadi dalam acara Silaturahmi Pemimpin Redaksi bersama Menteri Perhubungan, Rabu (29/12). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Di sisi lain, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, trayek Tol Laut berpotensi menjadi trayek komersial apabila sudah mencapai titik keekonomiannya, sehingga tak perlu ada subsidi lagi nantinya.

“Kita harapkan Tol Laut ini menjadi lebih baik. Pada saat keekonomiannya menjadi lebih bagus maka kita lepas Tol Laut ini,” kata Menhub.

Dia mengatakan, untuk menyukseskan Tol Laut perlu dukungan semua pihak, termasuk kementerian dan lembaga lainnya. Untuk itu, pihak nya bekerja sama dengan Bank BRI supaya UMKM dapat bergerak mendorong perdagangan di daerah sehingga Tol Laut bisa dimanfaatkan dengan optimal.

“Kami coba kerja sama dengan BRI untuk agar dari end to end. Jadi grosir yang ada di Jawa Timur bisa menampilkan juaranya, toko-toko kecil yang ada di Kaimana, ada di Morotai bisa langsung beli. Morotai sudah berhasil. Tetapi tidak mudah,” kata Menhub.

Lebih lanjut, jelas Budi, keberadaan Tol Laut ini sudah cukup fundamental di masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, terluar, terdepan, dan perbatasan.

“Tol Laut ini penting. Sedikit kapal Tol Laut tidak datang ke daerah, sama mereka dipertanyakan. Jadi bukan kami gagal tetapi kita memang tidak mungkin mencakup semuanya,” papar Budi.

Dorong Pembiayaan Kreatif

Menhub Budi Karya Sumadi dalam acara Silaturahmi Pemimpin Redaksi bersama Menteri Perhubungan, Rabu (29/12). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Menhub Budi Karya Sumadi dalam acara Silaturahmi Pemimpin Redaksi bersama Menteri Perhubungan, Rabu (29/12). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Menhub Budi Karya Sumadi juga menyatakan, Kementerian Perhubungan terus mendorong pembiayaan kreatif untuk menambal gap kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang tersedia.

“Kita memang tidak mendapatkan alokasi yang besar tapi saya sampaikan bahwa kita ada ruang creative financing,” kata Menhub.

Dia menambahkan, pihaknya sudah melepas lima bandara untuk bisa kerja sama pengelolaan dengan PT Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Kelima bandara itu tertelak di Lampung, Bengkulu, Belitung, Palangkaraya, dan Jayapura.

“Dari situ kami dapat Rp 500 miliar dan saya bisa bangun bandara Toraja. Dan itu kita lakukan,” ungkap Menhub.

Kemenhub juga terus mengadakan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Menurut Menhub, Pelabuhan Gorontalo sudah diadakan kerja sama dengan pihak swasta.

“Saya sampaikan kalau kami punya pelabuhan seperti Gorontalo minimal satu tahun kami spending Rp 100 miliar karena harus urus orang-orangnya dan urus lainnya. Tapi bottom line-nya nol. Pada saat kita berikan kepada swasta, kita memang dapat pendapatan Rp 10-20 miliar tapi swing-nya Rp 120 miliar,” papar Budi.

Budi menambahkan, kalau itu terjadi di banyak perlabuhan atau bandara yang potensial untuk dikomersialkan, maka dana yang biasanya untuk pelabuhan dan bandara itu bisa dipakai membangun prasarana transportasi di wilayah lain yang membutuhkan.

“Uang-uang yang kami kumpulkan itu bisa kita buat untuk pelabuhan dan bandara yang tempat lain. NTT itu provinsi yang paling banyak lapangan terbangnya karena memang harus banyak karena pulau-pulau. Doakan saya bisa melakukan itu,” papar Budi. (ros/jn)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN