Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu: Ada Indikasi Tambahan Kebutuhan Anggaran Mendesak Rp 76,7 Triliun.

Rabu, 27 Januari 2021 | 17:22 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan menyebut adanya indikasi  tambahan kebutuhan anggaran mendesak senilai Rp 76,7 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Anggaran mendesak ini diperlukan seiring masih terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk memenuhi anggaran kebutuhan mendesak maka Kementerian dan Lembaga akan diminta untuk melakukan refocusing dan realokasi belanja  dari pos anggaran belanja yang tidak prioritas dan tidak memungkinkan untuk dijalankan, sebab kasus Covid-19 di Tanah Air masih sangat meningkat.

“Tambahan kebutuhan mendesak sebab kenaikan jumlah Covid-19 yang sudah diputuskan Presiden. Dan kami akan gunakan bagian refocusing untuk tadi memberikan pemihakan,”jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI, Rabu (27/1).

Ia mengatakan bahwa langkah refocusing untuk pemenuhan anggaran penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional sudah sesuai dengan komitmen bersama Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat melakukan penyusunan APBN 2021.   

Saat itu, DPR menyampaikan bahwa pemerintah diperbolehkan melakukan refocusing anggaran asalkan tidak melebihi total anggaran belanja negara tahun ini sebesar Rp 2.750 triliun tetapi tetap harus menjaga disiplin fiskal sesuai target.

“DPR meminta kita tetap jaga defisit tidak lebih dari 5,7%, ini tugas yang sangat berat kami akan coba sesuai permintaan DPR menjaga fiskal,”ujarnya.

Secara rinci kebutuhan mendesak terdiri dari Rp 14,6 triliun untuk bidang kesehatan yang meliputi insentif tenaga kesehatan, penanganan pasien dan biaya perawatan pasien Covid-19

Kemudian untuk santunan kematian tenaga kesehatan serta komunikasi publik untuk penanganan kesehatan dan program vaksinasi.

“Bidang kesehatan, Presiden putuskan insentif tenaga kesehatan diteruskan di 2021 meski magnitude diturunkan, biaya perawatan tetap ditanggung, santunan kematian tenaga kesehatan tetap dilakukan, komunikasi publik untuk penanganan kesehatan dan program vaksinasi tetap akan diberikan anggaran Rp14,6 triliun tambahan anggaran kesehatan hal itu, ini di luar vaksinasi,”tegasnya.

Kedua kebutuhan anggaran mendesak juga akan diberikan untuk perlindungan sosial sebesar Rp 36,6 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk tambahan program kartu prakerja dari yang ditingkatkan dua kali lipat dari anggaran semula.

“Tadinya tahun ini Rp 10 triliun, kemudian disamakan seperti tahun lalu menjadi Rp 20 triliun,”paparnya.  

Selain kartu pra kerja, pemerintah juga akan melanjutkan program stimulus untuk diskon listrik  hingga  kuartal II, namun pada periode April hingga Juni pemerintah mulai menurunkan persentase diskon tarif listrik yang diberikan.

Untuk pelanggan 450 volt ampere yang saat ini mendapatkan diskon tarif listrik 100% atau digratiskan hingga tiga bulan mendatang, dan setelah itu akan diturunkan tarif menjadi hanya 50%, begitu juga dengan yang pelanggan 900 VA diskonnya pun akan dikurangi menjadi 25%.

“Ini tujuannya, disaat ekonomi mulai tumbuh, maka normalisasi bantuan pemerintah mulai ditarik,”ucapnya.

Kemudian untuk bantuan kuota internet bagi pelajar dan pengajar akan dilanjutkan di tahun ini, namun anggarannya belum sempat dimasukkan dalam UU APBN 2021 dalam pagu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

Sementara itu, untuk bantuan sosial tunai juga akan diberikan tambahan oleh pemerintah menjadi Rp 300 ribu per bulan dari sebelumnya Rp 200 ribu perbulan.

Selain itu, kebutuhan untuk dukungan UMKM atau dunia usaha dengan anggaran Rp 25,5 triliun. Peningkatan kebutuhan ini terjadi karena pemerintah memutuskan menyamakan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dengan non-KUR

“kemudian jaminan kredit modal kerja UMKM dan korporasi dinaikkan dan belum waktu itu dianggarkan,”katanya.

Selain itu untuk dukungan kepada UMKM dan Dunia usaha, pemerintah juga tetap memberikan pembebasan rekening minimum dan abodemen listrik.

“Kita juga cover rekening abonemen listrik,tetap kita berlakukan jadi PLN tidak men-charge badan usaha yang tidak gunakan listrik, itu meringankan sekali untuk dunia usaha,”pungkasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN