Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu akan Realokasi Anggaran Rp 31 Triliun untuk Tangani Covid-19

Senin, 12 Juli 2021 | 14:51 WIB
Triyan Pangastuti

Jakarta, investor.id-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan refocusing dan realokasi anggaran belanja tahap ketiga senilai Rp 31 triliun pada tahun ini. Anggaran tersebut nantinya ditujukan untuk mendanai kebutuhan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan refocusing dan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 26 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 5 triliun untuk menangani pandemi Covid-19. “Kita sedang mengidentifikasi sekitar Rp 26 triliun (dari belanja K/L) plus another Rp 5 triliun dari TKDD,” kata Menkeu saat rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Senin (12/7).

Sri Mulyani menyatakan, upaya refocusing dan realokasi yang merupakan tahap ketiga ini dilakukan seiring munculnya varian delta Covid-19 sehingga membutuhkan penanganan serius. “Kami akan menyelesaikan dalam bulan-bulan ini tentu dengan melihat perkembangan Covid-19,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah sudah pernah melakukan refocusing dan realokasi tahap pertama yakni pada Februari 2021 dari belanja K/L Rp 59,1 triliun dan TKDD Rp 15 triliun. Kemudian, refocusing dan realokasi tahap kedua dilakukan atas komponen tunjangan kinerja THR serta gaji ke-13 dalam belanja K/L sesuai PP No 63 Tahun 2021 sebesar Rp 12,1 triliun. “Waktu itu kami diprotes karena mengambil tukin dan nyatanya memang dibutuhkan rakyat kita. Sekitar Rp 12,1 triliun kita ambil untuk (menangani) Covid-19,” tegasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah melakukan earmarked TKDD sebesar Rp 50,1 triliun untuk memperkuat penanganan pandemi di daerah, seperti percepatan vaksinasi dan penebalan PPKM. Secara rinci, earmarked TKDD sebesar Rp 50,1 triliun meliputi earmarking 8% DAU/DBH untuk dukungan operasional vaksinasi, Inakesda, PPKM Kelurahan dan lain-lain Rp 35,1 triliun. “Earmarking 8% DAU/DBH hingga semester I-2021 baru terealisasi Rp 4,2 triliun atau 11,9% karena kendala proses perubahan Perkada Penjabaran APBD dan permasalahan koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah,” jelas Menkeu.

Kemudian, earmarked TKDD juga terdiri dari DID Kesehatan Rp 5,9 triliun dengan realisasi Rp 2,9 triliun atau 50% untuk sarana dan prasarana serta digitalisasi Yankes. Selanjutnya, earmarking 8% Dana Desa untuk PPKM Desa dan lain-lain sebesar Rp 5,8 triliun yang terealisasi Rp4,6 triliun atau 80,7%. Berikutnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk tracing dan APD dengan alokasi Rp 3,3 triliun terealisasi 48,6% atau Rp 1,6 triliun.

Sementara itu, BLT Desa bagi 8 juta KPM dengan alokasi Rp 28,8 triliun baru terealisasi 17,3% atau Rp 4,99 triliun bagi 5 juta KPM karena terkendala proses pendataan KPM dan administrasi perekaman data KPM.

 

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN