Menu
Sign in
@ Contact
Search
Tower listrik yang mengarah jauh dari Pembangkit Listrik Keadby berbahan bakar gas SSE (Scottish and Southern Energy) dekat Scunthorpe di Inggris utara pada 6 September 2022. Rumah tangga Inggris menghadapi kenaikan rata-rata 80% dalam tagihan listrik dan gas mulai bulan depan, dalam memburuknya krisis biaya hidup secara dramatis sebelum musim dingin. (FOTO: Lindsey Parnaby / AFP)

Tower listrik yang mengarah jauh dari Pembangkit Listrik Keadby berbahan bakar gas SSE (Scottish and Southern Energy) dekat Scunthorpe di Inggris utara pada 6 September 2022. Rumah tangga Inggris menghadapi kenaikan rata-rata 80% dalam tagihan listrik dan gas mulai bulan depan, dalam memburuknya krisis biaya hidup secara dramatis sebelum musim dingin. (FOTO: Lindsey Parnaby / AFP)

Menkeu Beberkan Alasan Outlook Subsidi dan Kompensasi Listrik Bengkak.

Kamis, 15 September 2022 | 11:27 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id -  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan subsidi dan kompensasi listrik membengkak menjadi Rp 131,02 triliun tahun ini. Nilai tersebut lebih besar Rp 30,4 triliun dari pagu anggaran yang disediakan sebelumnya.

Outlook ini terdiri atas perkiraan subsidi listrik senilai Rp 66,47 triliun dan kompensasi sebesar Rp 64,55 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, outlook subsidi dan kompensasi listrik yang lebih besar disebabkan oleh  perubahan kurs rupiah dan volume penggunaan listrik. Pembengkakan ini karena hampir semua kelompok menikmati subsidi dari negara.

Baca juga: Pemerintah Naikkan Anggaran Subsidi Energi Tahun 2023 Jadi Rp 212 Triliun

“Sama seperti BBM, ada perubahan kurs. Ada perubahan dari volume penggunaan listrik. Itu yang akan menentukan berapa kemudian subsidi yang harus dibayarkan,” tutur Sri Mulyani, Rabu (14/9).

Sebelumnya, Kepala BKF, Febrio Kacaribu mengatakan realisasi beban subsidi dan kompensasi terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan rincian pada tahun 2017 realisasi beban subsidi dan kompensasi mencapai Rp 58,06 triliun, kemudian tahun 2018 sebesar 79,68 triliun, 2019 sebesar 74,92 triliun, kemudian di tahun 2020 Rp 79 triliun dan di tahun 2021 sebesar Rp 81,20 triliun.

"Jika tidak diberlakukan tarif adjustment golongan non subsidi timbulkan beban kompensasi tahun 2022 saja, beban kompensasi berpeluang menjadi Rp 64,55 triliun. Sehingga subsidi dan kompensasi untuk listrik totalnya Rp 131,02 triliun,"ucapnya dalam Rapat bersama Banggar, Senin (12/9).

Baca juga: Geser Subsidi BBM ke EBT

Dia mengatakan, total beban subsidi dan kompensasi sudah meningkat sejak tahun 2017, disaat adanya kebijakan tarif adjustment bagi pelanggan non subsidi tidak dilakukan.

Sementara itu, total kompensasi listrik selama 2017-2021 mencapai Rp 95,4 triliun telah dibayarkan sepenuhnya. Namun ia menyayangkan anggaran yang sebesar ini justru dinikmati oleh industri besar dan rumah tangga mampu, alhasil diperlukan penyesuaian untuk (kelompok mampu).

"Evaluasi harus terus dilakukan, kebijakan subsidi listrik golongan I 450 va masih diberikan kepada seluruh pelanggan sehingga belum sepenuhnya tepat sasaran. Tarif listrik sebagian golongan pelanggan non subsidi lebih rendah dari harga keekonomian, memunculkan risiko bagi keuangan negara bentuk kompensasi"ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Hapus Daya Listrik 450 VA secara Bertahap 

Dalam konteks pertumbuhan rata-rata subsidi listrik di tahun 2017-2021 sebesar -1,25%, dipengaruhi oleh realisasi ICP, Kurs, dan upaya penguatan ketepatan sasaran penerima subsidi listrik. Realisasi subsidi listrik tahun 2021 mencapai Rp 58,61 triliun terdiri dari subsidi listrik reguler Rp 47,82 triliun dan diskon listrik Rp 8,79 triliun.

Kemudian realisasi subsidi listrik tahun 2020 sebesar Rp 61,01 terdiri dari subsidi listrik reguler Rp 59,66 triliun dan diskon listrik Rp 11,45 triliun.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa pemerintah menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam konteks ketepatan sasaran yang harus terus ditingkatkan dan evaluasi. Tantangan sisi volatilitas harga komoditas Indonesia Crude Price (ICP), batu bara hingga kurs juga mempengaruhi pemerintah .

Alhasil kebijakan tarif adjustment pelanggan non subsidi belum dapat sepenuhnya bisa diterapkan, sehingga pemerintah akan terus mengamati berbagai perkembangan hingga peluang kondisi perekonomian ke depan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, komposisi penerima manfaat subsidi di tahun 2021 paling besar rumah tangga sebesar 80,9% ,disusul industri, 3,7%, bisnis 7,1%, sosial 7,9%, pemerintah 0,3% dan lainnya sebesar 0,2%.

Sementara itu, kelompok penerima manfaat kompensasi di tahun 2021 paling besar dinikmati oleh industri besar hingga 49,7%, kemudian bisnis besar 15%, rumah tangga mampu 32,4% dan 2,9% pemerintah.

" Sisi lain ada rumah tangga mampu menikmati manfaat kompensasi listrik 2021. Sehingga data data ini jadi dasar perbaiki ketepat sasaran subsidi dan kompensasi listrik.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com