Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangn Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangn Sri Mulyani Indrawati

Menkeu: Digitalisasi Tingkatkan PAD Sampai 11,1%

Kamis, 21 Oktober 2021 | 13:50 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id ­- Pemerintah Daerah didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya peningkatan kinerja PAD dan pelayanan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan meningkat.

“Berdasarkan hasil pilot project untuk penerapan transaksi non tunai yang dilakukan di 12 daerah penerapan transaksi non tunai ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah rata-rata hingga 11,1%,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Peluncuran PATRIOT (Program Akselerasi  TransaksI Online Pemerintah) Grab-OVO pada Kamis (21/10).

Grab-OVO Bersama Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Luncurkan PATRIOT (Program Akselerasi  TRansaksI Online pemerinTah)
Grab-OVO Bersama Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Luncurkan PATRIOT (Program Akselerasi TRansaksI Online pemerinTah)

Salah satu contohnya adalah di Kota Surakarta melalui inovasi online pembayaran pajak Solo Destination, PAD meningkat sebesar 16% atau Rp 118 miliar dalam waktu 3 tahun. Menurut Menkeu ini menjadi salah satu capian yang sangat baik. Sektor teknologi informasi dan ekonomi digital menunjukan suatu tren yang terus meningkat.

“Hal ini perlu kita manfaatkan dan disikapi oleh berbagai pihak termasuk pemerintah daerah. Sektor teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan suatu pertumbuhan yang luar biasa terutama juga pada masa pandemi ini,” ucapnya.

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Langkah ini dilakukan untuk  terus mendukung dan mengembangkan termasuk didalamnya transaksi pembayaran digital masyarakat. Menkeu mengatakan hal ini sangat bermanfaat di dalam mewujudkan keuangan yang makin inklusif serta meningkatkan integrasi ekonomi Indonesia dan membangun keuangan digital nasional. Diharapkan akan berdampak pada praktek pengelolaan keuangan daerah yang semakin  transparan.

“Tata kelola dan akuntabilitasnya semakin kuat dan masyarakat bisa melihat bagaimana keuangan daerah dimanfaatkan secara optimal . Dengan sistem ini integrasi antara keuangan daerah dengan keuangan nasional keuangan negara nasional semakin bisa diwujudkan,” ucap Sri Mulyani.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan  BI juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka digitalisasi transaksi ekonomi dan keuangan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu  uji coba digitalisasi  bantuan sosial serta optimalisasi dan percepatan penyaluran bantuan sosial. Hingga akhir September 2021 ini telah terbentuk 469 TP2DD dari total 542 pemerintah daerah tingkat provinsi kabupaten maupun kota madya.

“Demikian juga elektronifikasi transaksi keuangan daerah untuk mempercepat penerimaan dan pengeluaran dan sekaligus transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga mendukung inklusi ekonomi dan keuangan,” ucap Perry.

Menurutnya digitalisasi ekonomi dan keuangan terbukti berdampak untuk untuk akselerasi pemulihan ekonomi. Dalam kondisi pandemi Covid-10 transaksi keuangan ekonomi dan digital tumbuh sangat  tinggi. Tidak hanya layanan sistem pembayaran  yang menjadi mudah tetapi juga kemudahan preferensi masyarakat untuk berbelanja bertransaksi secara online. BI memperkirakan  nilai transaksi e-commerce dan uang elektronik pada tahun 2021  masing-masing visa tumbuh sebesar 48,4% dan  35,7%. 

“Begitu juga transaksi ekonomi dan keuangan  secara digital yang difasilitasi dilayani oleh perbankan tumbuh 30,1%,”ucap Perry.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan dengan adanya digitalisasi mempermudah semua pihak. Termasuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dari segi transaksi pembayaran juga menjadi cashless.  Hal ini juga memudahkan pedagang dalam melakukan transaksi.

“Ini sangat memudahkan penjualan dan penjual yang lanjut usia sangat gampang sekali memakainya  Karena hanya memakai barcode di depan kios,” ucapnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN