Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu: Ditjen Perbendaharaan Sempat Punya Reputasi Buruk

Senin, 26 Oktober 2020 | 13:13 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, Investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan atau DJPb Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pernah memiliki reputasi buruk akibat banyaknya calo pencairan anggaran. Praktik itu terjadi sebelum ada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Ditjen Perbendaharaan waktu itu memiliki reputasi tidak baik. Di semua kantor perbendaharaan banyak orang antre bawa map. Muncul calo untuk mencairkan anggaran," tutur Sri dalam Kemenkeu Corpu Talk di Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Menkeu, saat itu muncul anggapan bahwa untuk mencairkan anggaran, kementerian atau lembaga (K/L) hanya perlu datang ke DJPb sambil membawa map berisi uang suap.

"Reputasinya, untuk mencairkan anggaran perlu bawa map, isinya uang sogokan. Kita nggak pernah tahu berada di urutan (peringkat pelayanan) berapa sehingga tidak ada kepastian. Perbaikan pelayanan setelah era itu merupakan titik awal reformasi di DJPb," tegas dia.

Untuk mengubah citra tidak baik waktu itu, kata Sri Mulyani, Kemenkeu melakukan reformasi terhadap DJPb, mulai sisi tata kelola, inisiatif, dan inovasi, serta melakukan modernisasi dan pengelolaan dari sisi peningkatan reputasi dan kredibilitas.

Menkeu menjelaskan, reformasi yang sangat fundamental terjadi pada 2003 hingga 2004, saat Indonesia melahirkan tiga paket UU, yakni UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, serta UU Pengawasan atau Pertanggungjawaban Keuangan Negara, untuk memastikan keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pencairan Transparan

Reformasi DJPb, menurut Sri Mulyani, dimulai dengan penggunaan sistem pencairan anggaran melalui pelayanan terpisah antara front office, middle office, hingga back office. Tujuannya agar pelayanan pencairan dilakukan secara transparan.

“Itu cara pertama untuk mulai membersihkan calo-calo anggaran waktu itu. Jadi, kantor pelayanan perbendaharaan relatif menjadi baik. Kemudian dilakukan otomatisasi dalam pelayanan, sehingga masyarakat menjadi semakin tahu dan ada reform yang lebih fundamental,” papar dia.

Menkeu menambahkan, Kemenkeu juga menerapkan modul penerimaan negara untuk memastikan arus kas penerimaan negara masuk dan penyetoran uang negara hanya dapat dilakukan satu bank yang ditunjuk Kemenkeu.

Sri Mulyani mengemukakan, untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi, Kemenkeu juga membentuk akun tunggal (treasury single account) untuk mendisiplinkan dan menertibkan seluruh pengelolaan keuangan negara

“Kami membentuk treasury single account, di mana seluruh account keuangan negara yang dipegang seluruh K/L harus seizin menkeu terlebih dahulu. Untuk jaga cash, likuiditas, mengatur perbendaharaan uang masuk, uang keluar, dan penerimaan, serta bagaimana memanfaatkan dana yang ada di pemerintah maka kemudian dibentuk treasury billing room,” tutur Sri Mulyani.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN