Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menkeu Dorong Efektivitas Belanja Negara untuk Dua Fokus

Rabu, 25 November 2020 | 15:02 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Pemerintah telah menetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021, belanja negara sebesar Rp 2.705 triliun, dengan alokasi kepada 87 Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp1.032 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keuangan negara merupakan sebuah instrumen utama dan sangat penting untuk menghadapi krisis pandemi Covid-19 untuk memberikan perlindungan sosial dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Efektfivitas APBN tergantung pelaksanaan tepat sasaran tepat waktu dan kualitas maka koordinasi dan kolaborasi KL dan dengan pemda sangat penting dan menentukan,”tuturnya dalam acara Penyerahan DIPA dan Dana Transfer Tahun 2021 oleh Presiden RI, Rabu (25/11).

Ia mengatakan belanja pemerintah pada 2021 akan difokuskan pada kelanjutan penanganan pandemi, termasuk untuk program vaksinasi. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan total anggaran kesehatan mencapai Rp 169,7 triliun.

"Fokus pertama adalah mendukung kelanjutan penanganan pandemi, melalui program pencegahan, penyebaran, melalui penerapan disiplin kesehatan 3M dan 3T, dan juga untuk program vaksin Covid-19, serta vaksinasi," papar dia.

Kemudian APBN tahun depan juga tetap memprioritaskan anggaran pendidikan sebagai alokasi terbesar, yaitu sebesar Rp 550 triliun atau 20% dari total belanja negara. Anggaran pendidikan tahun depan akan ditujukan untuk mendukung reformasi pendidikan termasuk perekrutan 1 juta guru honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Kemudian perlindungan sosial juga tetap menjadi prioritas pemerintah pada tahun depan, dengan anggaran mencapai Rp408,8 triliun.

"Reformasi dan perbaikan perlindungan sosial diharapkan makin tepat sasaran dan efektif, didukung penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa belanja KL sebesar Rp 1.032 triliun mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat struktur ekonomi, agar semakin kompetitif, produktif dan inovatif.

“Program prioritas 2021, meliputi pembangunan kawasan industri, pengembangan food estate pembangunan infrastruktur pariwisata dan program padat karya,”ujarnya.

Di sisi lain untuk APBN 2021 juga diarahkan untuk mendorong peningkatan infrastruktur dan peran teknologi informasi dan komunikasi dan transformasi digital.

Untuk mendorong efektivitas belanja di KL, maka di tahun depan akan ada reformasi penganggaran Kementerian dan Lembaga dengan penganggaran.

“Nanti akan berbasis hasil perbaikan mencakup peningkatan integrasi konvergensi, kegiatan pembangunan antar KL, kemudian pengurangan duplikasi kegiatan antara KL , Ketiga penajaman rumusan program,” ucapnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN