Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara  Mandiri Investment Forum 2020 di Jakarta, Rabu (5/2/2020). BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara Mandiri Investment Forum 2020 di Jakarta, Rabu (5/2/2020). BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Menkeu: G20 Serius Bahas Pemajakan Transaksi Digital

Triyan Pangastuti, Rabu, 26 Februari 2020 | 13:44 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam pertemuan anggota G20 yang diadakan di Riyadh, Saudi Arabia, Sabtu (22/2) membahas mengenai  pajak digital khususnya bagi badan usaha yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT). Pasalnya saat ini dunia tengah merespons perubahan dari model bisnis yang kemudian memengaruhi kemampuan untuk memajaki sektor digital.

Nantinya, suatu negara dapat menarik pajak terhadap perusahaan digital yang mendapatkan revenue di negara mereka, meskipun keberadaan fisiknya tidak ada di negara tersebut.

"BUT itu tidak lagi jadi tolok ukur untuk pemajakan, karena perusahaan digital tak perlu bertempat tinggal secara fisik di suatu negara. Sehingga, bagaimana caranya tidak secara fisik di negara ini namun memiliki kegiatan ekonomi dan mendapatkan pendapatan. Nah, itu yang dicarikan berbagai upaya," ujarnya ketika ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2).

Seperti diketahui, perusahaan digital seperti Netflix, Facebook, Twitter, hingga Google memiliki kegiatan bisnis di Indonesia, namun tidak memiliki kantor secara fisik di dalam negeri, yang merupakan syarat dari pemungutan pajak.

"Jadi, umpama kita bicara Google, Amerika Serikat sebagai negara asal dan semua negara di mana google beroperasi. Caranya bagi profit antara negara asal dengan penerima itu seperti apa," tuturnya.

Menurutnya, ada 3 proposal yang telah dibahas dalam pertemuan G20 mengenai pemajakan sektor digital. Kendati demikian, dirinya nggan menjelaskan secara rinci mengenai proposal yang diajukan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu.

Sri Mulyani menekankan, penerapan pajak pada perusahaan digital itu bakal memberikan keadilan dan menciptakan kepastian, serta transparansi perpajakan.

Ia berharap sebelum akhir 2020 konsensus global sudah mendapat kesepakatan bersama mengenai prinsip-prinsip pemajakan transaksi digital. "Jadi rencananya Juli pada G20 di Jeddah akan dilaporkan kesepakatan yang kita harapkan bisa terjadi. Masih ada cukup berbagai pandangan yang berbeda, AS memiliki posisi sendiri. Kita harap sebelum akhir 2020 pada saat leaders meeting kita sepakati prinsip-prinsip pemajakan tersebut untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan transparansi dari pemajakan," ujarnya.

Adapun saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Badan Usaha Tetap (BUT). Melalui aturan tersebut, orang atau badan asing yang menjalankan BUT wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

 

 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN