Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menkeu: Kembalikan Defisit APBN di Bawah 3% pada 2023 Target Sangat Ambisius

Selasa, 5 Januari 2021 | 13:26 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Pemerintah mengakui bahwa target untuk menurunkan defisit anggaran kembali di bawah 3% pada 2023 merupakan target yang ambisius. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah memaksa instrumen APBN bekerja keras memperbesar belanja negara untuk penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sementara pendapatan negara merosot tajam.

"Instrumen fiskal dipaksa untuk mengatasi Covid-19. Bagaimana defisit harus diturunkan kembali tiga tahun dan ini target ambisius. Ada yang bilang implikasi di atas tiga tahun, lima tahun, bahkan 10 tahun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Refleksi Awal Tahun 2021, Quo Vadis Perempuan Indonesia, Senin (4/1).

Ia mengatakan, proses pemulihan ekonomi nasional bergantung pada penanganan Covid-19, khususnya terkait dengan vaksinasi. Oleh karena itu, beragam kebijakan yang dirumuskan pemerintah juga untuk memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat dan kinerja ekonomi.

Tahun lalu pemerintah telah mematok defisit anggaran sebesar Rp 1.039,2 triliun atau setara 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara untuk tahun ini target defisit anggaran ditetapkan sebesar 5,7% terhadap PDB atau setara dengan Rp 1.006,4 triliun.

Adapun hingga November 2020, realisasi defisit anggaran sudah tembus Rp 883,7 triliun yang setara 5,6% PDB. “APBN dalam situasi sama dengan masyarakat hadapi Covid-19. Kita mengalami tekanan, penerimaan perpajakan, penerimaan negara menurun 15%. Bahkan untuk penerimaan pajak merosot mendekati 20%. Jadi, pada saat penerimaan negara turun harus tambah belanja,” tandas dia.

Meski pelebaran defisit telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, ia menegaskan, bukan berarti pemerintah seenaknya menambah utang, sebab harus mempertimbangkan aspek-aspek yang memang dibutuhkan.

“Tidak berarti dengan Perpu kita bisa seenak-enaknya saja tambah utang. Ini tetap dihitung sangat detail mana yang perlu, mana yang harus diberikan tambahan, mana yang harus diteliti, dan berharap efektivitas bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Sri Mulyani.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN