Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019. Foto: DOK Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019. Foto: DOK Kemenkeu

Menkeu Konsultasi ke Pimpinan DPR soal Omnibus Law Perpajakan

Triyan Pangastuti, Kamis, 30 Januari 2020 | 23:47 WIB

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan konsultasi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani seputar rencana pemerintah untuk menyerahkan surat presiden (supres) terkait omnibus law RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Menkeu mengatakan, konsultasi tersebut untuk mengetahui mekanisme setelah nanti dilakukan penyerahan surpres omnibus law perpajakan ke DPR. Menurut dia, komunikasi melalui konsultasi seperti ini sudah dilakukan beberapa kali.

Sri Mulyani memastikan bahwa pembahasan omnibus law perpajakan di pemerintah sudah selesai dilakukan dan surat presiden pun sudah ditandatangan oleh Presiden Jokowi.

"Sesuai komunikasi kami dengan Ibu Ketua dan pimpinan DPR serta Komisi XI, mereka menyarankan kami ketemu untuk lihat seluruh mekanisme. Kami bersyukur dalam Prolegnas omnibus law perpajakan ditetapkan sebagai prioritas dan itu ada di slot pembahasan dengan DPR," ungkap Sri Mulyani usai konsultasi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1).

Meski begitu, Sri Mulyani enggan menyebut kapan waktu penyerahan surpres tersebut akan dilakukan. Ia hanya memastikan akan terus berkomunikasi dengan seluruh fraksi dan Komisi XI serta dan berharap bisa diserahkan secepatnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menginginkan agar pemerintah segera menyelesaikan proses penyusunan draf RUU tersebut sehingga omnibus law bisa segera dibahas di DPR. Namun, semua itu tetap harus mengikuti mekanisme yang ada di DPR.

"Penyerahan draf omnibus law itu tentu saja sekarang saya sarankan untuk bisa menunggu sampai hasil prolegnas diterima Presiden dari DPR. Sebab kemarin baru disahkan di rapat paripurna. Setelah itu baru pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian akan menyerahkan draf omnibusl aw yang akan dibahas bersama pemerintah," tegas Puan.

Puan mengaku, pihaknya sebenarnya menginginkan omnibus law dapat diselesaikan secepat mungkin bahkan kalau bisa kurang dari 100 hari . Bahkan, jika drafnya telah sesuai, maka dapat diselesaikan secara bersama. Namun, dia menyatakan, hal itu baru dapat terlaksana jika draf dari pemerintah telah diterima DPR.

Ia mengatakan, omnibus law merupakan inisatif pemerintah dan baru pertama kali dilakukan, sehingga tak ingin menyalahi aturan yang ada. "Jangan sampe ada hal hal yang menyalahi aturan dan meknaisme yang ada," pungkas dia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA