Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani Indrawati tengah diwawancarai wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/8) siang. (sumber: Sekretariat Kabinet)

Menkeu Sri Mulyani Indrawati tengah diwawancarai wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/8) siang. (sumber: Sekretariat Kabinet)

Menkeu: LK Tentukan Kualitas Pembuatan Kebijakan

Arnoldus Kristianus, Jumat, 13 September 2019 | 09:24 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, pengelolaan laporan keuangan seluruh pihak harus terus diperbaiki. Pengelolaan laporan keuangan tidak hanya terbatas pada upaya untuk mengejar opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tetapi karena penyusunan laporan keuangan ikut berdampak pada pengambilan keputusan berikutnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kualitas penggunaan sumber daya keuangan negara perlu terus-menerus diperbaiki melalui pengendalian internal yang memadai pada setiap institusi. Tidak hanya berhenti di WTP, setiap institusi juga harus menindaklanjuti catatan yang diberikan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK).

“Ini bagian dari komitmen kami sebagai pengelola maupun pengguna keuangan negara agar terus perbaiki kualitas pengelolaan. Informasi keuangan yang benar akan menjadi dasar perencanaan untuk penggunaan keuangan negara (berikutnya),” ucap Sri Mulyani dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/9).

Dari total 542 pemerintah daerah, kata Menkeu, ada 439 yang mendapat predikat WTP dari BKP. Penyajian informasi akan anggaran, kondisi keuangan, dan laporan keuangan negara sangat penting. Oleh karena itu, dalam penyusuan laporan keuangan memerlukan konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“Dalam pembahasan kami di DPR sering ditanya gimana konsolidasi sebenarnya untuk memberikan peta yang makin lengkap. Kami akan terus melakukan perbaikan dengan pihak terkait,” ucap Sri Mulyani.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 tercatat, nilai barang milik negara (BMN) yang dilaporkan oleh pemerintah pusat senilai Rp 4.093,7 triliun. Angka tersebut empat belas kali lebih tinggi dibandingkan saat pertama kali LKPP disusun pemerintah. “Sehingga, BMN dalam pemindahan ibu kota akan sangat relevan, bagaimana pemerintah menjaga BMN dan membuat yang baru dengan ditata secara akuntabel,” ucap Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan antara sistem informasi keuangan pusat atau sistem perbendaharaan (SPAN) dengan sistem informasi keuangan pemerintah daerah (SIKD). “Kami harap adanya konsolidasi secara real time dan itu akan menjadi sumber informasi yang powerfull bagi semua pembuat keputusan baik eksekutif, legislatif, masyarakat, bahkan dunia usaha” ujar Menkeu.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah Dwi Martani mengatakan, setelah mendapat opini WTP, tahap berikutnya harus dilakukan adalah masuk ke dalam akuntabilitas kinerja. Hal ini yang akan digunakan untuk melihat apakah setiap anggaran yang dipakai menghasilkan output yang baik. Dalam hal ini BPK juga harus melakukan penilai audit ke penilaian kinerja. “Kinerja harus ditujukan pada pencapaian baru setiap kegiatan akan dillihat dari kontribusinya,” ucap Dwi.

Secara terpisah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihanya sudah melakukan penganggaran berbasis kinerja. Kinerja bukan hanya di birokrasi saja, tetapi sesuai harapan Presiden dan Pemerintah Pusat yaitu berdampak terhadap rakyat misalnya kinerja soal target income per kapita, kunjungan wisata ke Banyuwangi dan indikator kinerja lainnya.

“Kinerja bukan hanya administrasi seperti WTP atau tidak tetapi bagaimana bisa berdampak terhadap rakyat,” ucap Azwar kepada Investor Daily di Jakarta pada Kamis (12/9).

 

Tren Perubahan Tugas

Sebelumnya, ekonom Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan, tengah terjadi tren perubahan tugas BPK di sejumlah negara, dari berperan sebagai auditor keuangan menjadi audit kinerja. "Oleh karena itu, peran secara lembaga harus ditingkatkan," ujar dia ketika dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (5/9) malam.

Namun, menurut Ari, semua kembali kepada peran pimpinan dan anggota yang ada. Ia berpendapat, anggota BPK harus memiliki visi untuk membawa negara ke arah yang lebih maju. Kondisi yang terjadi saat ini, 37% dana transfer ke daerah bukan digunakan untuk pembangunan, tetapi diinvestasikan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) atau disimpan sebagai deposito di bank BUMN.

“Ini tidak dibahas di dalam audit BPK. Selain sebagai auditor, semestinya BPK juga harus berperan sebagai agen pembangunan. BPK harus melihat dalam konteks negara. Auditor BPK harus diarahkan ke disiplin ilmu lain misalnya ekonomi, sosial, dan teknik. Sehingga, BPK mempunyai dimensi lain dan tidak hanya terfokus pada keuangan,” pungkas dia.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA