Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangn Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangn Sri Mulyani Indrawati

Menkeu Minta BEI Mainkan Peran dalam Perdagangan Karbon 

Selasa, 16 November 2021 | 22:49 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta pasar modal memainkan peran yang lebih besar dalam menurunkan emisi karbon. Pasalnya Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa menjadi platform perdagangan karbon (carbon trading) yang kredibel sehingga diakui oleh dunia internasional.

“Kita dalam hal ini akan sangat bergantung pada bursa, karena akan menjadi platform untuk perdagangan dan saya harap bisa membangun dan mengantisipasi sehingga perdagangan karbon menjadi kredibel, diakui di dunia," tuturnya dalam CEO Networking 2021 bertajuk Stepping up to Regain the Economic Growth secara daring, Selasa (16/11).

Ia mengatakan upaya penurunan gas emisi rumah kaca dilakukan melalui pendekatan berbasis pasar (market-based instruments/MBI). Kebijakan ini mendasarkan kebijakannya pada aspek penetapan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).

Adapun carbon pricing terdiri atas dua mekanisme penting yaitu perdagangan karbon dan instrumen non-perdagangan. Jika instrumen perdagangan terdiri atas cap and trade serta offsetting mechanism, maka instrumen non-perdagangan mencakup pungutan atas karbon dan pembayaran berbasis kinerja atau result-based payment/RBP.

Mekanisme ini pun sudah diatur dalam Peraturan Presiden 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Aturan itu terdiri dari instrumen perdagangan dan non perdagangan.

"Untuk perdagangan ada trading carbon dan mekanisme offsetting, dan non perdagangan kita melakukan pajak dan result base payment. Artinya mereka yang melakukan dan men-deliver pengurangan CO2 mendapatkan payment. Kita memiliki BLU BPDLH yang mengelola dana di dalam rangka untuk bisa mendukung perdagangan maupun non perdagangan dalam instrumen pengembangan carbon pricing. Carbon pricing akan menjadi fokus kita,”tuturnya.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, penetapan harga karbon juga menjadi salah satu hal yang penting. Pasalnya, selain bertujuan menjaga kepentingan nasional, penetapan harga karbon juga mesti bisa menjaga kepentingan investor.

Menurutnya beberapa negara yang mulai memperdagangkan karbon seperti Kanada yang berencana menaikan harga karbon dari US$40 menjadi US$125 dalam lima tahun ke depan. Dia bilang, harga karbon kemungkinan akan berbeda di tiap negara. Karenanya, BEI harus bisa mengantisipasi hal itu.

"Pelaku di bursa mengetahui kalau ada perbedaan harga untuk komoditas sama akan terjadi arbitrase, tinggal dilihat ini merugikan atau menguntungkan. Jangan sampai justru Indonesia tidak bisa menjaga kepentingannya pada saat harga karbon tidak sama dan menimbulkan dampak arbitrase," terangnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani  juga meminta BEI untuk bisa menerapkan Enviromental Sustainable Governance (ESG) dan menerapkan Monitoring, Reporting, Valuation (MRV) terkait perdagangan karbon. Sebab dua hal itu akan menjadi indikator yang ditimbang oleh investor global ke depan.

Airlangga Hartarto. Foto: IST
Airlangga Hartarto. Foto: IST

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyiapkan mekanisme perdagangan karbon.

Pengembangannya dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) Bursa Efek Indonesia dan pemerintah  melalui Kementerian Keuangan,  KLHK dan OJK perlu persiapkan regulatory framework untuk perdagangan ini diharpakan ini bisa dilakukan di Indonesia bukan di negara lain,” ujarnya.

Ia melanjutkan, perdagangan karbon masuk bursa sangat penting, karena  Indonesia merupakan negara yang punya kekuatan terkait sistem penangkapan karbon (carbon capture) di sektor pertambangan dan energi. Sehingga sejumlah proyek percontohan sedang disiapkan untuk menunjang perkembangannya.

Di sisi lain, pemerintah mengapresiasi langkah BEI dalam memfasilitasi penerbitan sejumlah instrumen investasi hijau. Seperti surat utang hijau atau green bond dan green sukuk.

"Kita juga memproduksi energi terbarukan salah satunya dari geothermal, yang otomatis memperoleh CDM CO2 pricing. Tapi kita tahu semua yang ada saat sekarang istilah pasar modal, over the counter atau tidak terbuka transparan dan masing-masing antara perusahaan Indonesia dan global," ujar Airlangga.

Oleh karena itu, ia meminta potensi yang besar tersebut  akan menjadi hal yang baik untuk ditangkap oleh mekanisme bursa. Ia berharap perdagangan karbon itu dapat diluncurkan bersamaan dengan presidensi G20 Indonesia mulai tahun ini hingga tahun depan.

“Kita mau bursa carbon trading ini di Indonesia bukan di luar negeri. Apalagi saat ini Indonesia menjadi Presidensi G-20, jadi kami harap bursa carbon trading sudah siap antara 1 Desember hingga Oktober 2022,” harap dia.

Publik Expose Live 2021. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi, memberikan sambutan saat pembukaan Publik Expose Live 2021, Senin (6/9/2021). Foto: Investor Daily/David Gita Roza
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Sementara itu, Direktur Utama BEI Inarno Djajadi mengungkapkan, pihaknya mendukung penuh penerapan ESG di pasar modal Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan inovasi yang dilakukan melalui penerbitan green bond, green sukuk, serta indeks investasi yang berbasis green investment untuk mendukung ekonomi hijau.

"Tentunya BEI juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada seluruh stakeholder di pasar modal," kata Inarno.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN