Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani dalam acara Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP di Jakarta pada Senin (24/5). Foto: Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Menkeu Sri Mulyani dalam acara Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP di Jakarta pada Senin (24/5). Foto: Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Menkeu Minta DJP Jalankan Konsekuensi Program Amnesti Pajak

Senin, 24 Mei 2021 | 15:46 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya terus menjalankan konsekuensi kebijakan UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan lanjutan dari regulasi tersebut tetap dijalankan secara konsisten. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

“Saya minta teman-teman pajak tetap konsisten melakukan sesuai dengan UU tentang amnesti pajak dan peraturan pemerintah serta PMK(Peraturan Menteri Keuangan)-nya,” ucap Sri Mulyani dalam acara Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP di Jakarta pada Senin (24/5).

Kemenkeu terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Menkeu upaya ini tidak bisa dilakukan hanya dengan satu kebijakan saja namun harus dijalankan  secara terus menerus. Dalam hal ini perbaikan dilakukan di semulai mulai dari regulasi, administrasi, pelayanan, hinggga kepastian bagi wajib pajak.

“Kita ingin mewujudkan semakin baik dan adil antar sektor, adil antar penerima atau wajib pajak,” ucap Sri Mulyani.

Ia mendorong seluruh jajaran Kemenkeu untuk berkomunikasi ke publik secara strategis dan jelas. Sehingga kebijakan bisa dipahami oleh masyarakat dan dijalankan dengan baik. Semua pos dan lini memiliki fungsi dan mereka saling mendukung tidak bertabrakan Mulai dari sektor penerimaan seperti pajak, belanja, hingga pembiayaan.

“Jangan pernah berpikir dan bertindak sepenggal- sepenggal karena bisa menimbulkan berbagai wacana yang tidak konsisten. Kami terus fokus mengelola keuangan negara,” kata Sri Mulyani.

Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat meingatkan pemerintah berhati-hati merancang RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) karena kenaikan pajak berdampak buruk bagi pemulihan ekonomi.  RUU KUP yang didalamnya berisi kenaikan pajak PPN 15% dan tambahan layer baru PPh perorangan dinilai akan menambah beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Pemerintah masih dapat melonggarkan defisit diatas 3% sampai 2022 sesuai UU No2/2020 sehingga tahun 2023 adalah waktu yang tepat bicara RUU KUP dan reformasi perpajakan," ucap Achmad dalam siaran pers yang diterima pada Senin (24/5)

Dia berharap kebijakan pemerintah yang merencanakan kenaikan pajak harus dievaluasi sampai ekonomi pulih sebagaimana posisi sebelum Pandemi. Bila ekonomi Indonesia bisa pulih 2022, maka 2023 dinilai waktu yang tepat bicara RUU Reformasi Pajak.

"Jangan bebankan pikiran rakyat dengan pajak, kita harus bijak di tengah tekanan ekonomi yang membesar dan resesi yang belum berakhir,”  ujar Achmad.

Menurutnya kurva pemulihan ekonomi akan berlarut lama seperti huruf L, bila waktu pembahasan RUU reformasi pajak tersebut terlalu terburu-buru.  Alih-alih ingin menambah penerimaan negara, isu kenaikan pajak dalam draf RUU KUP, malah menyebabkan pemulihan ekonomi tersendat.

“Kurva krisis ekonomi bisa berbentuk L daripada V yang rugi bangsa semua” ujar Achmad.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN