Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu: Penerimaan Pajak Global Tergerus hingga Rp 3.360 Triliun akibat BEPS

Senin, 13 September 2021 | 16:36 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan penerimaan pajak global per tahun hilang Rp 3.360 triliun akibat penggerusan basis pajak atau (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penggerusan basis pajak dialami semua negara dan menjadi kekhawatiran bagi para pemimpin G-20. Pasalnya, penggerusan basis pajak disebabkan maraknya transaksi lintas negara (cross border transactions) dan transaksi ekonomi digital (digital economy).

“Potensi penerimaan pajak yang hilang akibat BEPS secara global diperkirakan mencapai Rp 3.360 triliun per tahun,”ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja RUU KUP dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9).

Bahkan, berdasarkan penelitian pada 2008 menunjukkan praktik BEPS dilakukan dengan memanfaatkan isu kerahasiaan bank (bank secrecy) dan isu perbedaan tarif PPh Badan (race to the bottom) di banyak negara atau yurisdiksi.

Kendati begitu, Menkeu menyebut isu BEPS bukan menjadi satu-satunya isu dalam tren perpajakan global. Saat ini dunia dihadapkan pada isu pembagian hak pemajakan yang adil atas laba usaha perusahaan berbasis digital (digital platform) dan beroperasi di multiple yurisdiksi seperti Indonesia. “Beragam isu tersebut mendorong pemimpin G-20 dan OECD untuk merumuskan dan menyepakati 15 BEPS Action Plan di 2015,”tuturnya.

Lebih lanjut, pada dekade terakhir, lanskap perpajakan internasional juga diwarnai dorongan kepada seluruh negara untuk bisa meningkatkan mobilitas sumber daya domestik (Domestic Resource Mobilization/DRM) dalam pelaksanaan dan pencapaian sustainable development goal.DRM hanya bisa meningkat apabila penerimaan pajak sebuah negara mengalami kenaikan.

“Oleh karena itu, perluasan basis melalui peningkatan basis orang pribadi, penerapan pajak minimum alternative serta pengenaan pajak atas kekayaan dan properti, pemajakan atas eksternalitas terhadap lingkungan, pemajakan transaksi digital, dan kenaikan tarif PPN menjadi isu yang sangat menonjol pada tren perpajakan global saat ini,”ujarnya.

Di sisi lain, berbagai negara juga didorong untuk terus meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, memperkuat administrasi perpajakan, dan mendukung kerja sama perpajakan internasional dalam kerangka penguatan DRM.

Reformasi Perpajakan Indonesia

Sementara itu, pada tingkat nasional, Indonesia telah menindaklanjuti komitmen tersebut dengan melakukan serangkaian reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan. Menurutnya, Indonesia sebagai anggota G-20 telah menandatangani Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters di 2011 sebagai komitmen politik untuk mengakhiri era kerahasiaan bank. Pemerintah Indonesia dan 141 negara meratifikasi MAC di 2015.

“Di tahun yang sama, pemerintah juga telah menandatangani dan meratifikasi Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) dengan 110 negara,”tuturnya.

Bahkan, pada 2017 pemerintah telah mengundangkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 jo. UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. “Periode 2017-2019, pemerintah telah membuka jalan terjadinya pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,”tuturnya.

Selanjutnya, pemerintah juga telah menandatangani dan meratifikasi Naskah Multilateral Instrument (MLI) yang mengamandemen beberapa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bilateral Indonesia dengan lebih dari 40 negara secara serentak. Dengan demikian, Sri memastikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan agenda reformasi.

“Karena Indonesia dan 138 negara anggota BEPS Inclusive Frameworks masih dalam proses mencapai kesepakatan terkait pembagian hak pemajakan atas laba usaha dari kegiatan ekonomi digital yang lebih adil dan harmonisasi tarif pajak melalui konsep Global Minimum Tax (GMT),”tuturnya.

Editor : Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN