Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sumber: BSTV

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sumber: BSTV

Menkeu: Penyerapan Belanja Program Perlinsos dan Dukungan Ekonomi Daerah Masih Minim

Kamis, 22 Juli 2021 | 11:11 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu)  Sri Mulyani mengungkapkan penyerapan belanja program pemulihan ekonomi daerah yang meliputi perlindungan sosial (perlinsos) dan dukungan ekonomi daerah masih rendah.

Hal ini ditunjukan dari realisasi  di 542 daerah di Indonesia yang dibagi menjadi empat klaster penyerapan  belanja program pemulihan ekonomi daerah yang bersumber dari belanja wajib DTU per 19 Juli tercatat, klaster pertama dari 324 daerah atau sebesar 59,8% daerah  realisasi penyerapannya belanja nya baru 6,2 persen atau Rp 764,8 miliar dari anggaran Rp 12,34 triliun.

“Dari total anggaran Rp 12,34 triliun yang direalisasi baru Rp 744,8 miliar jadi ini masih sangat kecil pemda harus segera melakukan pelaksanaan ini sebab rakyat butuhkan saat ini.”ungkapnya.

Kemudian untuk klaster kedua, dengan klaster penyekapan di kisaran 15-30% dengan jumlah daerah 128 daerah atau baru 23,6%  yang  sudah lakukan realisasi 22,5 % atau Rp 1,54 triliun dari anggaran Rp 6,85 triliun.

Kemudian ada sebanyak 66 daerah yang realisasi belanja program sudah lebih tinggi dengan penyerapan diksiaran 30-50% atau sebanyak 12,2%. Dari total nilai anggaran Rp 56 triliun,  daerah tersebut sudah mencarikan anggaran Rp 1,99 triliun atau sebanyak 35,5%.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan untuk klaster keempat yakni daerah dengan penyerapannya di atas 50% dengan jumlah 24 daerah.

“Hanya 4,4% daerah dari 24 daerah yang telah merealisasikan anggaran Rp 410 miliar atau 61% dari total anggaran Rp 670,9 miliar.”

Dengan demikian, mayoritas daerah di Indonesia belum menggunakan APDBnya dengan lebih cepat. Padahal di kondisi saat ini ditengah lonjakan kasus Covid- 19 dan pemberlakuan PPKM level 4 yang menyebabkan mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi tertahan, berbagai bantuan perlindungan sosial dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kita lihat bahwa mayoritas daerah di Indonesia belum gunakan APBD-nya . Ini sangat  dibutuhkan oleh rakyat untuk segra lakukan akselerasi. Kemendagri sudah keluarkan intruski kami akan terus mendorong, supaya Pemda, betul betul bisa meningkatkan pelaksanaan APBDnya saat masyarakat hadapi masa masa sulit,”tegasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN